Upah Minimum 1969—1955 

 Upah Minimum 1969—1955 

 Upah Minimum 1969—1955 

 Upah Minimum 1969—1955 

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) pada tahun 1956 menjadi awal ditetapkannya upah minimum di Indonesia, melalui konsesus Tripartit. Pada awal tahun 1970-an kebijakan upah minimm mulai diperkenalkan setelah terbentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN). Perhitungan upah minimum saat itu didasarkan oleh Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang terdiri dari 5 kelompok kebutuhan yang dihitung untuk para pekerja/buruh baik yang lajang maupun berkeluarga.

Penentuan nilai KFM dilakukan oleh DPPD melalui survey lapang ke pasar-pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta maupun di provinsi lain untuk mengetahaui kisaran harga yang berlaku di pasar –pasar tradisisonal tersebut. Yang kemudian terakhir akan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja perihal Ketentuan Upah Minimumnya.

Kebijakan upah minimum resmi berlaku sejak keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-05/Men/1989 Tentang Upah Minimum. Peninjauan besaran upah minimum diselenggarakan dalam waktu 2 (dua) tahun. Dasar yang menjadi penetapan upah minimum berdasarkan dari:

  1. Kebutuhan fisik minimm
  2. Indek harga konsumen
  3. Perluasan kesempatan kerja
  4. Upah pada umumnya yang berlakusecara regional
  5. Kelangsungan dan pekembangan perusahaan
  6. Tingkat perkembangan perekonomian Regional atau Nasional

Ketentuan tersebut kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1990 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-05/Men/1989. Pengertian upah minimum yang semula upah pokok terendah belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pekerja diubah menjadi upah minimum yang kemudian upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap, dengan ketentuan upah pokok serendah-rendahnya 75% dari upah minimum.

  1. Upah Minimum 1996—2005 

Sejalan dengan perkembangan, kemudian mulai ada ketidaksesuaian antar komponen KFM sehingga perlunya kajian ulang untuk penyesuaiannya, dan kemudian menjadi komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 81 Tahun 1995.  Perubahan tersebut diselaraskan dengan munculnya ketentuan upah minimum Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 03 Tahun 1997 tentang upah minimum regional yang hanya berlaku selama 2 tahun atas terbitnya Permenaker No. 01 Tahun 1999 tentang upah minimum. Mengenai penetapan besaran upah minimum ini ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan diadakan peninjauan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali. Akan tetapi hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1(satu)) tahun. Kemudian peraturan menteri ini diperbaiki melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. : Kep-226/Men/2000 Tentang Perubahan Pasal-Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum.

  1. Upah Minimum 2006-sekarang

Penetapan upah minimum tahun 2006 ditetapkan berdasarkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang berlandasakan kepada UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi seiring berjalannya waktu serta adanya desakan dari SP/SB yang menuntut untuk melakukan perbaikan upah minimum, pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap komponen yang terdapat dalam KHL dengan meluncurkan Permenkertrans No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

https://bugscode.id/grim-facade-apk/