Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

  1. Calon suami
  2. Calon istri

Syarat – syarat calon mempelai :

1)   Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.

2)   Keduanya sama-sama beragama islam.

3)   Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.

4)   Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16.

5)   Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.

  1. Wali nikah dari mempelai perempuan

Syarat – syarat wali :

1)   Telah dewasa dan berakal sehat

2)   Laki – laki. Tidak boleh perempuan.

3)   Muslim

4)   Orang merdeka

5)   Tidak berada dalam pengampuan

6)   Berpikiran baik

7)   Adil

8)   Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). KHI berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

  1. Dua orang saksi

Syarat – syarat saksi :

1)   Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.

2)   Kedua saksi itu adalah bergama islam.

3)   Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.

4)   Kedua saksi itu adalah laki – laki.

5)   Kedua saksi itu bersifat adil.

6)   Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

UU Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

  1. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat – syarat akad nikah :

1)   Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.

2)   Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.

3)   Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.

4)   Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun KHI secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.

Sumber: https://multiply.co.id/