PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan

  PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan

  PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan

  PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan

Dalam sebuah hirarkis peraturan perundang-undangan, biasanya Peraturan Pemerintah atau yang lebih sering disingkat PP merupakan sebuah peraturan turunan dari isi undang-undang yang membutuhkan pengaturan lebih teknis dari hal yang dimaksud, tak terkecuali dengan PP Pengupahan. PP Pengupahan ini merupakan salah satu aturan turunan yang mengatur lebih teknis isi UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengupahan.

PP Pengupahan ini mengatur lebih rinci mengenai pengupahan, begitupun mengenai isu upah minimum, hanya saja PP ini kemudian mengatur dengan lebih rinci dari UU Ketenagakerjaan, salah satunya soal indikator penghitungan upah minimum, yang mana dalam PP ini kemudian muncul istilah formula perhitungan upah minimum yakni dengan menggunakan indicator inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam jurnal yang berjudul “Pengaturan Upah berdasarkan prinsip keadilan” yang ditulis oleh Yetniwati bahwasannya pengaturan sistem pengupahan perlu dilandasi asas-asas tertentu. Hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan suatu tatanan sistem pengupahan yang adil dan konstitusional. Yetniwati mengungkapkan bahwa setidaknya 13 (tigabelas) asas dalam pendekatan sistem pengupahan yang adil.

Asas-asas tersebut berbunyi sebagai berikut; a. Hak atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir; b. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas; c. Tidak boleh ada diskriminasi upah; d. Pemberian upah harus manusiawi; e. Pemerintah harus melindungi upah pekerja; f. Keseimbangan; g. Adanya penghargaan untuk pekerja yang lebih produktif; h. Transparansi dalam manajemen pengupahan; i. Para pihak yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pihak lawan dikenakan sanksi; j. Hak prioritas atas upah bila pengusaha pailit; k. Perlindungan upah yang diberikan perundang-undangan adalah perlindungan minimal; l. Memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat bagi stakeholder dalam pembuatan regulasi hukum ketenagakerjaan. 

Yetniwati dalam tulisannya tidak sekedar membahas asas-asas, namun beliau juga turut membahas perdebatan pro dan kontra terkait frasa dalam pasal yang terkandung dalam PP No. 78 Tahun 2015, tepatnya mengenai sistem baru pengupahan berdasarkan inflasi dan ekonomi. Ia memandang sistem pengupahan yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi atau inflasi dapat merugikan daerah-daerah yang memiliki status ekonomi rendah. Ditambah, dia berpandang bahwa PP tersebut telah menghilangkan jaminan kebutuhan hidup yang layak yang telah dilindungi dalah pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Secara umum, Yetnawati telah memberikan pandangan kritik normatif terhadap sistem upah Indonesia.