POLITIK JEPANG

POLITIK JEPANG

POLITIK JEPANG

POLITIK JEPANG

POLITIK JEPANG

SEJARAH DIKENALNYA JEPANG MULAI DARI ZAMAN FEODALISME SAMPAI MODERNISME

Jepang kuno diawali dengan keterbelakangan, jauh dibandingkan dengan tetangganya Cina dengan pemerintahan dinastinya, mereka sadar itu, dan mereka merasa kecil akan ketertinggalan itu. Jepang sebelum era Meiji, terdiri dari zaman prasejarah dan monarki awal, lalu zaman Heihan (794-1185), zaman feodalisme Kamakura (1192-1333), lalu zaman Muromachi (1333-1573), zaman Azuchi Momoyama (1573-1603), serta zaman masa dimana kekuasaan dikontrol keluarga militer (Bakufu) dari 1603-1858.

Zaman Feodalisme Jepang

Zaman Feodalisme di Jepang dimulai sejak pemerintahan militer berdiri di Jepang, yaitu pada masa Kamakura. Karakteristik terpenting dalam sistem politik pada zaman itu adalah adanya dikotomi kekuasaan yaitu pemerintahan sipil dan agama yang berpusat di istana tennou di Kyouto yang mempunyai kekuasaan sangat kecil dan pemerintahan militer, yang saat itu dibentuk oleh Yoritomo di Kamakura.
Awal munculnya Feodalisme di Jepang ditandai dengan pembagian kekuasaan antara Tennou yang hanya memegang kekuasaan simbolik semata dan kekuasaan Shogun yang memegang keuasaan praktis. Selama hampir 700 tahun feodalisme di Jepang berkembang sampai ke ranah masyarakat yaitu pembentukan strata masyarakat yang sangat tegas dan kaku.

Alasan populer pemerintah Jepang menerapkan pembagian kelas masyarakat dari mulai kelas yang paling suci sampai kelas yang paling bawah,
1. Antisipasi pemberontakan kelas bawah.
2. Pemantapan posisi bakufu dan
3. Pengkerdilan kekuasaan kaisar
Kelas – kelas sosial pada masa Edo juga membuat masyarakat terkotak – kotak. Hal ini secara tidak langsung juga akan menjauhkan masyarakat dari kaisar. Masyarakat yang berada di kelas bawah telah terdoktrin bahwa dirinya tidak pantas menemui kaisar, dan kaisar yang berada di kelas paling atas mungkin juga akan merasa tercemar jika menemui rakyatnya. Dalam kondisi masyarakat yang terkotak – kotak seperti itu pula pemerintah dalam hal ini bakufu lebih leluasa melakukan apa saja kepada rakyatnya. Kasus yang terjadi pada saat itu orang – orang dari kelas samurai dapat membunuh seseorang yang kelasnya lebih rendah, walaupun hanya karena alasan sepele.

Kondisi pemerintahan dan masyarakat yang bisa dikatakan tidak sehat ini akhirnya menemui keruntuhannya. Samurai – samurai yang saat itu menganggur mulai banyak yang terlilit hutang. Hal ini secara tidak langsung merusak respect masyarakat kepada kaum samurai. Selain masalah tersebut juga terjadi pemberontakan yang justru tidak muncul dari rakyat jelata, tetapi dilakukan oleh kaum samurai sendiri. Konflik horisontal yang terjadi di kalangan samurai ini semakin membuat situasi kacau dan melemahkan bakufu.

Zaman Feodalisme Jepang ini terdiri atas periode:

1. Zaman Feodalisme Kamakura (1192-1333)
2. Zaman Muromachi atau zaman Keshogunan Ashikaga (1333-1573)
3. Restorasi Kemmu (1333-1336).
4. Zaman Nanboku-cho atau zaman Istana Utara-Istana Selatan (1336-1392)
5. Zaman Sengoku terjadi sekitar 1493 – sekitar 1573.
6. Zaman Azuchi-Momoyama terjadi sekitar tahun 1573 sampai 1603, dimulai sejak Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi menjadi penguasa Jepang dan berakhir ketika Tokugawa Ieyasu berhasil mengalahkan pasukan pendukung Toyotomi Hideyori dalam Pertempuran Sekigahara tahun 1600.
7. Zaman Edo (1603 – 1867) dimulai sejak shogun pertama Tokugawa Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa di Edo yang berakhir dengan pemulihan kekuasaan kaisar dari tangan shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu sekaligus mengakhiri kekuasan Keshogunan Tokugawa yang berlangsung selama 264 tahun. Zaman Edo juga disebut sebagai awal zaman modern di Jepang.

Era Modernisme Jepang

Walaupun bersifat refresif, Zaman Edo telah melahirkan bushido (moral samurai), sebuah budaya bangsa yang berisikan ajaran tentang kesetiaan, kejujuran, etika sopan santun dan tatakrama, disiplin, kerelaan berkorban, kerja keras, kebersihan, hemat, kesabaran, ketajaman berpikir, kesederhanaan serta kesehatan jasmani dan rohani. Dan kemudian masuk era Meiji yang sebenarnya lahir atas usaha untuk meruntuhkan kekuasaan rezim bakofu yang refresif.

Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869, tiga tahun yang mencakup akhir Zaman Edo dan awal Zaman Meiji. Restorasi ini merupakan akibat langsung dari dibukanya Jepang kepada kedatangan kapal dari dunia Barat yang dipimpin oleh perwira angkatan laut asal AS, Matthew Perry. Jepang mengadopsi beberapa institusi Barat pada periode Meiji, termasuk pemerintahan modern, sistem hukum, dan militer. Perubahan-perubahan ini mengubah Kekaisaran Jepang menjadi kekuatan dunia yang mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang. Hingga tahun 1910, Jepang telah menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.

Awal abad ke-20 merupakan masa bangkitnya nasionalisme Jepang. Pada tahun 1936, Jepang menanda tangani Pakta Anti-Komintern dan bergabung dengan Jerman dan Italia untuk membentuk suatu aliansi axis. Pada tahun 1937, Jepang menginvasi Manchuria yang menyebabkan terjadinya Perang Tiongkok-Jepang (1937). Pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, dan membawa AS memasuki Perang Dunia II. Setelah pengeboman atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada pihak Sekutu pada 15 Agustus 1945.

Pendudukan Amerika secara resmi berakhir pada tahun 1952. Jepang menggunakan konstitusi baru sejak tahun 1947, yang menetapkan negara tersebut sebagai negara demokratis pasifis. Jepang tetap merupakan sebuah kekuatan ekonomi dunia dan akhir-akhir ini telah mulai bangkit sebagai kekuatan strategis dengan mengirimkan pasukan non-pertempuran ke Perang Teluk, upaya kemanusiaan PBB untuk membangun kembali Kamboja, dan invasi AS terhadap Irak pada tahun 2003.

Perkembangan dan ujian yang dialami dimasa-masa jaya-suram-jaya-suram itu membentuk mentalitas yang kuat bagi rakyat Jepang. Kebanggaan sebagai sebuah bangsa ini yang mengantarkan Jepang menjadi seperti yang sekarang ini.

PERKEMBANGAN KONSTITUSI JEPANG, SISTEM PARLEMEN, PEMERINTAHAN, KEPARTAIAN DAN SISTEM PEMILU JEPANG.

a. Perkembangan Konstitusi Jepang
Konstitusi yang berlaku di Jepang dari tahun 1889 hingga tahun 1947 adalah Konstitusi Meiji. Diberlakukan sebagai bagian dari Restorasi Meiji, di mana Kaisar Jepang adalah penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar, namun membagi hal ini dengan anggota parlemen yang dilantik. Konstitusi ini diadopsi pada 11 Februari 1889 namun baru diberlakukan pada 29 November 1890.

Pada tahun 1947, Karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, membuat konstitusi Meiji digantikan oleh ‘Konstitusi Jepang’, yang mencoba menggantikan sistem kekaisaran dengan sejenis demokrasi liberal ala Barat. Konstitusi Jepang tersebut ditatapkan pada tanggal 3 November 1946 dan diberlakukan mulai 3 Mei 1947.

Konstitusi Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, didasarkan pada tiga prinsip : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. Kedaulatan rakyat berarti keputusan terakhir berada di tangan rakyat. Undang-undang dasar (UUD) itu, yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai pemenang perang, melarang Jepang memiliki angkatan bersenjata. Berdasarkan konstitusi itu, pertahanan dan keamanan Jepang berada di bawah perlindungan AS. Jepang dilarang melakukan kegiatan militer, bahkan untuk membela diri sekalipun.

Kini muncul keinginan dari Pemerintah Jepang untuk mengubah konstitusinya lagi. Terutama di Artikel 9. Alasannya diantara lain:
1. Persenjataan Jepang adalah terbaik ke-5 di dunia, dan anggaran militernya adalah yang terbesar ke-3 di dunia. Sayangnya, artikel 9 berfungsi sebagai penghambat utama Jepang untuk menjadi negara berkekuatan militer terbesar.
2. Artikel 9 ini menjadikan pemerintah Jepang selalu mempunyai alasan untuk menolak terlibat langsung dalam perang2 yang diikuti Amerika, seperti perang Vietnam dan perang Korea.. Padahal mereka terikat dalam Mutual Security Treaty.
3. Jepang juga tudak bisa berpartisipasi maksimum dalam kegiatan United Nations Peace Keeping Operations (PKO), karena personel mereka tidak diperbolehkan memakai senjata untuk menyerang.. Akibatnya, fungsi personel Jepang dalam kegiatan PKO hanya sebagai pembangun infrastruktur saja.
4. Kaum right wing nasionalis di Jepang percaya jika merubah artikel ini bisa merubah status Jepang jadi “negara normal” yang bisa punya kekuatan militer dan ikut menjaga perdamaian dunia secara langsung (bukan hanya sebagai donatur) seperti yang diminta kaum Barat.

b. Sistem Parlemen Jepang
Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan – badan legislatif (Diet atau Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan).
Diet, yaitu parlemen nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara, berfungsi sebagai:
1. satu-satunya aparatur negara yang menciptakan undang-undang di Jepang.
2. menyetujui anggaran negara
3. meratifikasi perjanjian negara.

Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 kursi dan Majelis Tinggi dengan 242 kursi. Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun. Keanggotaan parlemen terbuka kepada warga Jepang yang berusia sekurangnya 25 tahun (untuk Majelis Rendah) dan 30 tahun (untuk Majelis Tinggi).

Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Perdana Menterilah yang memiliki peranan menjalankan roda pemerintahan di Jepang. Sementara Kaisar hanya memainkan peranan dalam upacara-upacara istiadat dan tidak memiliki kekuasaan apapun yang berkaitan dengan pemerintahan negara.

c. System pemerintahan Jepang
Ada 3 tiga badan pemerintahan di Jepang, yakni Badan legislatif (Diet atau Parlemen) yang merancang konstitusi Negara (Kokkai dan Sangiin), Badan eksekutif (kabinet) yang menjalankan roda pemerintahan (Perdana Menteri beserta menteri – menteri negara), dan Badan yudikatif (pengadilan), yang mengawasi pelaksanan konstitusi (Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah seperti pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan keluarga, dan sebuah pengadilan Negara di stiap prefektur kecuali Hokkaido yang memiliki empat pengadilan negri serta sejumlah pengadilan summary courts.)

Sistem pemerintahan Jepang adalah parlemen harus bertanggung jawab terhadap kabinet. Anggota kabinet terdiri dari menteri-menteri tetapi lebih dari setengah persennya harus dipilih dari anggota DPR. Menurut UUD Jepang, hanya anggota DPR saja yang bisa dipilih rakyat secara langsung karena Perdana Menteri akan dipilih oleh anggota DPR dan Perdana Menteri akan memilih menteri-menteri.

Karena itulah kekuatan rakyat terhadap kabinet menjadi lemah. Karena masyarakat Jepang menjadi lebih kompleks dan tuntutan terhadap pemerintah dari rakyat juga menjadi lebih tinggi, peran kabinet jauh lebih besar daripada pertama kali UUD dibuat. Akan tetapi, menteri-menteri kurang tahu bagaimana kebijakan yang baik untuk rakyat. Jadi, kekuatan birokrasi terlalu besar sampai sekarang.

Pada saat perekonomian Jepang masih sedang berkembang, sistem pemerintahan Jepang sangat berguna bagi perkembangan itu. Bagian birokrasi membuat banyak undang-undang untuk mengelola perekonomian Jepang. Boleh dikatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Jepang sampai saat ini tidak akan ada tanpa sistem birokrasi tersebut.

Masalah yang muncul kemudian adalah, birokrat dianggap seperti musuh bagi rakyat karena terungkapnya beberapa kasus KKN. Banyak kritik muncul terhadap birokrat. Jadi,kestabilan politik Jepang tergantung berdasarkan kemampuan birokrasi.

d. System kepartaian Jepang
Partai politik bukanlah barang baru di Jepang. Dalam bentuk-bentuk yang berbeda partai-partai itu telah ada sejak 1874. Asal-usul partai konservatif saat ini, Partai Demokrat Liberal dapat ditelusuri kembali sampai pada awal 1880-an, dan Partai Sosialis Jepang paling tidak sampai pada 1925. Dan Partai Komunis Jepang telah berdiri sejak 1922. Hanya status dan kekuatan partai-partai itulah yang berubah pada periode sesudah Perang Dunia II ini. Kalau sebelum Perang Dunia II keanggotaan dalam Majelis Rendah yang mereka perebutkan hanya memiliki kekuasaan politik yang sangat terbatas maka sejak 1947 keanggotaan dalam dewan itu sangat menentukan karena dewan itu merupakan sumber wewenang legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan yang baru.

Berbagai partai politik hadir di Jepang, mulai dari sayap kiri yang diwakili Partai Sosialis Demokrat (JSP), sayap kanan (konservatif) yang diwakili partai Demokrasi Liberal (LDP), posisi tengah yang diwakili Partai Demokrat Sosial (DSP), dan aneka partai lainnya.

Semua partai memiliki posisi yang sama. Alat negara, militer dan birokrasi, tidak diharuskan memihak kepada satu peserta pemilu. Namun sejak tahun 1955 sampai dengan 1993 (38 tahun), pemilu selalu dimenangkan oleh LDP. Dalam periode itu, semua Perdana Menteri berasal dari LDP.

Berbeda dengan sistem partai hegemonik, sistem partai dominan masih memungkinkan koreksi dari rakyat pemilih. Ketika LDP mulai tercemar dengan aneka skandal korupsi yang melanda para pemimpinnya, LDP pun ditinggalkan rakyat pemilihnya. Di tahun 1993 untuk pertama kalinya LDP tidak mendominasi Diet (Lembaga Perwakilan Rakyat).

e. Sistem pemilu di Jepang
Terdapat 2 Sistem pemilihan umum di Jepang, yang dibagi atas :
1. Sistem pemilihan yang bersifat nasional. Anggota parlemen majelis tinggi maupun majelis rendah dipilih secara nasional oleh seluruh rakyat Jepang dimana setiap calon anggota dicalonkan oleh partai baik melalui single-seat contituencies maupun proportional representation.
2. Sistem pemilihan daerah, yang memilih kepala pemerintahan daerah dan DPRD, masing – masing diatur oleh tiap prefektur ( propinsi ) dan desa.
Pemilihan berlangsung di bawah pengawasan pusat komite administrasi pemilihan dan undang-undang pemilu Jepang.
Media massa berpengaruh bagi pemilu Jepang, baik cetak maupun elektronik. Kalangan diplomatik di Jepang memantau dengan seksama setiap perkembangan yang terjadi di Jepang.

Diet Jepang terdiri atas Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Masing-masing memiliki 242 kursi dan 480 kursi. Anggota Majelis Tinggi dipilih setiap enam tahun, separuh diantaranya dipilih setiap tiga tahun. Sedangkan Majelis Rendah dipilih setiap empat tahun sekali.

Hasil pemilu terakhir Majelis Rendah (September 2005), LDP masih mendominasi dengan perolehan kuris sebanyak 296, sedangkan pesaing utamanya DPJ membayangi dengan 113 kursi. Komeito 31 kursi, dan JCP sembilan kursi, serta SDP tujuh kursi.

GELIAT DAN PERKEMBANGAN EKONOMI JEPANG DAN PEMFOKUSAN PADA TEKNOLOGINYA.

Awal puncak perekonomian Jepang berkembang di mulai pada kabinet PM Ikeda. PM Ikeda menitikberatkan toleransi dan kesabaran. Namun, PM Ikeda mengesampingkan permasalahan perbaikan bentuk UU Jepang. Karena pada saat itu UU Jepang yang berlaku masih ketetapan UU Jepang menurut peraturan Amerika.

Pokok kebijakan PM Ikeda dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, perbaikan dan peningkatan pokok produksi di dalam negeri. Pemerintah Jepang dalam kebijakan ekonomi, membuka perbaikan di bidang tehnik, investasi dan suplai dari Amerika. Pada tahun 1955 mulai diadakan perjanjian pembayaran gaji pekerja di perusahaan. Pendapatan karyawan dan buruh menjadi naik, dan tingkat konsumsi pun meningkat. Pasar dalam negeri semakin dibutuhkan dan terus berkembang sehingga ekonomi Jepang terus maju. Peningkatan konsumsi terjadi pada televisi, kulkas, mesin cuci, kebutuhan alat elektronik rumah tangga.

Jepang terus berkembang terutama menjadi anggota IMF dan tahun 1965 mata uang Jepang termasuk pertukaran mata uang international. Jepang sebagai grup negara industri dan masuk anggota badan perekonomian international OECD.

Akibat perekonomian yang meningkat pesat perombakan budaya dan tatanan masyarakat desa dan kota sehingga adat istiadat leluhur semakin pudar. Para petani serta masyarakat desa pindah ke kota untuk mencari kerja dan kehidupan yang lebih baik daripada di desa.

Jepang menjadi negara industri maju. Amerika sangat membantu peranan Jepang untuk menjadi negara industri maka Amerika menjalankan strategi militernya yang baru dengan membuka perang dengan Vietnam. Jepang menjadi basis bantuan militer Amerika dalam menghadapi perang dengan Vietnam. Karena dasar tersebut akhirnya Jepang pada masa tahun 60 terus menjadi basis militer Amerika untuk pasukan perang Amerika.

Perkembangan yang sangat cepat di dalam Jepang menimbulkan masalah yang kompleks dalam masyarakat. Semakin meningkatnya perbaikan dan keuntungan yang diterima masyarakat semakin banyak masalah kesejahteraan masyarakat. Terjadi ketidakseimbangan antara masyarakat dan perkembangan kota, dan ketidakpuasan pun muncul.

Krisis ekonomi Asia 1998 yang berkepanjangan telah mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 1998 ketingkat yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Hal tersebut juga berimpas pada perekonomian Jepang.

Di antara negara maju, prospek jangka pendek Jepang nampak memburuk. Terkait dengan berbagai kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi negara-negara Asia yang merupakan mitra dagang utamanya, pemulihan ekonomi Jepang terhambat karena berbagai persoalan ekonomi domestik, seperti sektor keuangan yang lemah dan berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh hutang yang macet, serta berkurangnya rangsangan fiskal dalam tahun 1997 seperti peningkatan pajak konsumsi.

Namun, pada tahun 1998 saat ekonomi jatuh, Pemerintah Jepang sangat disiplin dan ketat sehingga cenderung tak berbuat apa-apa. Namun, tak mau terganggu dengan situasi politik, para pemimpin perusahaan Jepang tidak pernah kehilangan fokus bisnis selama krisis dan terus melakukan riset dan pengembangan untuk masa depan. Bisnis jalan terus dan perusahaan-perusahaan Jepang memiliki neraca yang bagus.

Hasilnya, Toyota punya mobil terbaik di dunia untuk masa depan. Anda mesti tahu, 82 persen komponen komputer Apple dibuat oleh perusahaan Jepang, kata Koll. Saat ini Jepang menuai berkah dari keuletan, disiplin, dan kreativitasnya.
Perubahan pun muncul di Jepang ketika PM Junichiro Koizumi memprivatisasi sejumlah perusahaan negara serta menginjeksikan dana publik ke perbankan. Langkah yang dimulai pada Oktober 2003 itu telah membawa Jepang memasuki era baru. Untuk memperkuat program reformasi ekonominya, Koizumi telah mengadakan referendum untuk meminta persetujuan publik terhadap rencana privatisasi. Rakyat Jepang mendukung langkah Koizumi.

Tahun 2004, ekonomi Jepang semakin kuat, antara lain karena peningkatan ekspor ke China. Tahun 2005, belanja modal domestik Jepang mulai bangun dan pulih karena orang mulai lebih memilih investasi di Jepang daripada China maupun AS. Tahun 2006 ini, Jepang akan menikmati masa konsumsi tinggi.

Dalam hal perekonomian, Jepang lebih menitikberatkan pada teknologinya, dengan alasan untuk mendukung kegiatan industri ekspor impornya. Karena Jepang tidak bisa terlalu banyak berharap pada sumber daya alamnya. Yang dipunyai Jepang adalah sumber daya manusia yang kompeten, makanya lebih menitikberatkan pada pengembangan teknologinya.

Skema pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dari Jepang untuk kegiatan produksi industri yang berbasis bahan baku baja, yakni industri kendaraan bermotor dan komponen, kelistrikan, mesin konstruksi, alat berat, dan sektor energi. Di sektor industri inilah Jepang paling banyak berinvestasi di Negara-negara lain.
Melalui teknologinyalah, industri Jepang menjadi lebih kompetitif dan unggul ketika mengekspor karena harga produk mereka menjadi lebih murah dan lebih dipercaya di masyarakat dibandingkan dengan pesaingnya yang tidak menikmati insentif serupa.

GAIMUSHO DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG DAN SISTEM POLITIK JEPANG YANG SEBENARNYA.

a. Gaimusho
Kementerian Luar Negeri Jepang disebut Gaimusho. Menteri Luar Negeri Jepang adalah menteri anggota Kabinet Jepang yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pemimpin Kementerian Luar Negeri. Pejabat Menteri Luar Negeri Jepang yang sekarang adalah Hirofumi Nakasone. Kementerian luar negeri inilah kemudian turut ambil andil dalam pengembilan keputusan luar negeri Jepang bersama – sama dengan Perdana Menteri Jepang.

b. Kebijakan luar negeri Jepang
Ada perubahan kebijakan politik luar negeri Jepang pada saat ini. Jepang kini konsen ke peningkatkan kegiatan diplomatik yang asertif dan peran militernya di dunia. Setelah kekalahannya di Perang Dunia Kedua, Jepang memfokuskan pembangunan dalam negerinya dan melakukan politik luar negeri yang low profile. Tetapi, kini, perubahan dramatis sedang terjadi. Adanya indikasi akan meningkatnya peran aktif kebijakan luar negeri Jepang di dunia internasional ditunjukkan oleh pengiriman Self Defense Forces (SDF) Jepang bergabung dengan pasukan multinasional di Irak memiliki implikasi global yang luas. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh Hubungan antara Jepang dan Cina turun di tingkat terendah, sentimen anti-Jepang masih kuat di Korea Selatan dan usaha untuk menyelesaikan warga Jepang yang diculik di Korea Utara masih mengalami jalan buntu.

Sebelumnya, Jepang lebih memilih diplomasi melalui kontribusi moneter dan bantuan finansial. Tetapi, tampaknya krisis di Irak membuat Jepang memikirkan ulang tradisi diplomasinya yang telah berjalan sejak pasca perang. Jepang mulai menjalankan partisipasi yang lebih aktif dalam kegiatan menjaga perdamaian internasional secara perlahan sejak awal 1990-an, mulai dari pengiriman pasukan ke Kamboja, Timor Timur, dan terakhir ke wilayah Samudra Hindia tempat pasukan maritim Jepang menyediakan dukungan logistik bagi pasukan AS di Afganistan.

Jepang makin menguatkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat dengan menyediakan dukungan logistik di Afghanistan dan menempatkan pasukan non-tempur di Irak meski mendapat kritikan dari masyarakat. Masalah Tokyo dengan Beijing, kekuatan ekonomi baru dan kekhawatiran politik di Asia, memicu keprihatinan meningkatnya persaingan kedua negara atas pengaruh regional, sumber daya alam dan keamanan.

Perubahan kebijakan Jepang dapat dikaitkan dengan perubahan kebijakan yang terjadi di AS dan seruan AS yang meminta dukungan sekutunya terhadap operasi-operasi militernya di luar negeri setelah peristiwa 11 September 2001. Pakta pertahanan AS-Jepang perlahan-lahan mengalami pergeseran. Kini, dengan kebijakan antiterorisme Presiden Bush, Jepang diharapkan tidak sekadar menyediakan basis pasukan AS, tetapi turut lebih berpartisipasi.

Kebijakan luar negeri Jepang yang sebelumnya berfokus pada pemberian bantuan pembangunan di luar negeri (Official Development Assistant/ODA) juga akan berubah. Pemberian ODA ada kemungkinan akan menurun prioritasnya. Kebijakan luar negeri Jepang akan lebih merupakan kombinasi antara pemberian bantuan/dukungan kemanusiaan dan perdamaian, yang diperkirakan akan menjadi dasar diplomasi aktif Jepang yang baru. Indikasi ke arah ini sudah cukup jelas, terutama sejak resesi ekonomi berkepanjangan di Jepang sejak tiga tahun terakhir ini. Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, harus memberi perhatian khusus bagi perubahan ini, karena sangat luas implikasinya. Implikasi positif maupun negatif dapat terjadi, tergantung pada respons kebijakan yang diambil untuk menyesuaikan dengan arah baru kebijakan Jepang ini.

c. Sistem Politik Jepang yang sebenarnya
Sistem politik feodal Jepang di zaman Edo disebut Bakuhan Taisei yang artinya pemerintah militer atau keshogunan. Dalam sistem Bakuhan taisei, daimyo menguasai daerah-daerah yang disebut han dan membagi-bagikan tanah kepada pengikutnya. Sebagai imbalannya, pengikut daimyo berjanji untuk setia dan mendukung daimyo secara militer.

Kekuasaan pemerintah pusat pada masa itu berada di tangan shogun di Edo dan daimyo ditunjuk sebagai kepala pemerintahan di daerah. Daimyo memimpin provinsi sebagai wilayah berdaulat dan berhak menentukan sendiri sistem pemerintahan, sistem perpajakan, dan kebijakan dalam negeri. Sebagai imbalannya, daimyo wajib setia kepada shogun yang memegang kendali hubungan internasional dan keamanan dalam negeri. Shogun juga memiliki banyak provinsi dan berperan sebagai daimyo di provinsi yang dikuasainya. Keturunan keluarga Tokugawa disebar sebagai daimyo di seluruh pelosok Jepang untuk mengawasi daimyo lain agar tetap setia dan tidak bersekongkol melawan shogun.

Pada masa sekarang, Eksistensi Partailah yang sangat berpengaruh pada sistem politik Jepang. Saat ini terjadi perubahan politik dan pergeseran kekuasaan di Jepang. Sekarang ini, Partai Demokrat Liberal (LDP) tidak lagi mendominasi politik Jepang.

Dalam sistem politik Jepang, UU yang dibuat pemerintah harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Jika RUU yang diajukan pemerintah ditolak Majelis Tinggi, RUU itu harus dikembalikan lagi ke Majelis Rendah untuk dibahas lagi dan diputuskan.

Sedangkan partai Demokrat sendiri lebih berorientasi mengatasi masalah dalam negeri. Karena itu, dana bantuan Jepang ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, kemungkinan akan berkurang. partai Demokrat lebih mengedepankan isu prorakyat, isu buruh, dan HAM. Hal ini berbeda dengan LDP yang mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

JEPANG PADA MASA DAHULU KALA, MASA SEKARANG DAN MASA YANG AKAN DATANG

a. Jepang pada masa lalu
Jepang pada masa lalu bisa disebut sebagai negara ”kuno” dan miskin. Jepang kuno diawali dengan keterbelakangan, jauh dibandingkan dengan tetangganya Cina dengan pemerintahan dinastinya, mereka sadar itu, dan mereka merasa kecil akan ketertinggalan itu. Pada jaman itu negara-negara yang lebih maju dari Jepang adalah negara-negara barat. Mulailah Jepang mengadopsi tatanan kehidupan dari barat dalam segala bidang. Misi-misi perjalanan ke negara barat dimulai, pengiriman pelajar untuk menimba ilmu sesuai bidang masing-masing dilakukan dan membuka diri terhadap pengaruh yang datang dari negara barat. Tujuannya jelas yaitu mencari ilmu dan menanamkan keyakinan bahwa Jepang akan dapat “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” dengan kemajuan dunia Barat.

Untuk mensiasati kekalahannya itu, Jepang juga melakukan kolonialisme di Asia Timur. Berbagai agresi dan kolonialisme Jepang di masa lalu telah mengakibatkan kerusakan yang luar biasa dan membuat rakyat di Asia menderita. Oleh karena itu Jepang telah bertekad lebih memilih memantapkan kekuatan ekonominya dan tidak lagi mengunggulkan kekuatan militer. Jepang merupakan sebuah negara yang menyelewengkan sejarah dengan mengagung-agungkan kebrutalannya pada masa kolonial dulu, memoles habis kesalahannya, dan menyembunyikannya dari generasi lebih muda.

b. Jepang pada Masa sekarang
Restorasi Meiji merupakan zaman “pencerahan” Jepang setelah selama 200 tahun lebih menutup diri dari hubungan luar di bawah kepemimpinan rezim Tokugawa. Dengan adanya Restorasi Meiji ini masa dimana Jepang akan menjelma menjadi negara yang maju pun dimulai. Jepang mulai berbenah diri dan berusaha mengejar ketertinggalannya. Jepang merombak semua tatanan kehidupannya, mulai dari politik, ekonomi, sosial sampai dengan pendidikan. Perubahan ini menuntut Jepang untuk dapat memiliki tatanan kehidupan yang lebih maju. Dan perjuangan keras Jepang itupun terbukti sekarang.

Jepang mengalami banyak kemajuan diberbagai bidang dan berhasil menjadi negara maju.
Terjadi perubahan arah kebijakan luar negeri Jepang pada masa ini, mengingat ancaman keamanan yang dihadapi Jepang saat ini yang membutuhkan peningkatan kemampuan pertahanan militernya. Adanya ancaman keamanan dari Cina dan Korea Utara membuat Jepang pada saat ini dilemma mengenai masalah pertahanannya, apakah akan meningkatkan pertahanan nuklirnya yang bisa saja berakibat munculnya ketakutan dan kecaman dari Negara lain yang risau akan militer Jepang pada masa lalu, ataukah tetap pada prinsip pacifist tapi dengan resiko jika suatu saat Cina ataupun Korea Selatan menyerang, maka Jepang tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam mempertahankan keamanan negerinya.

c. Jepang Masa yang akan datang
Dari bidang ketenagakerjaan, Jepang pada masa depan akan diperkirakan mengalami kelangkaan tenaga kerja. Oleh karena itu jepang harus membuka pintu bagi jutaan imigran jika ingin tetap menjadi negara paling makmur di dunia. kebalikan dari negara berkembang yang sebagian warganya tak punya pekerjaan alias menganggur, di Jepang pekerjaanlah yang nantinya banyak menganggur karena tak mendapatkan pekerja. Kekhawatiran itu bukan sekadar mitos. Hal itu bisa diprediksi lewat angka-angka populasi di Jepang. Pada tahun 1980, penduduk di bawah usia 15 tahun berjumlah 27 juta. Tahun lalu, 2003, angka itu hanya 17 juta. Diproyeksikan, pada tahun 2050, penduduk Jepang yang berusia di bawah 15 tahun tinggal 11 juta.

Di bidang Primer dan sekunder Jepang, juga ada kecenderungan penurunan minat terhadap sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) dan sekunder (pertambangan, konstruksi, manufaktur) yang lebih memerlukan keterampilan fisik. Minat ke sektor tersier (finansial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa) meningkat. Jadi, dalam waktu 10 tahun hingga 20 tahun ke depan, mestinya Jepang memerlukan lebih banyak pekerja imigran.

Di bidang keamanan, China ”bisa dianggap sebagai ancaman” bagi Jepang karena pengeluaran belanja militernya yang terus meningkat serta kepemilikan senjata nuklirnya. Komentar itu menimbulkan ketegangan baru Jepang-China.
Ancaman lainnya yang akan dihadapi Jepang sepuluh tahun ke depan berturut-turut antara lain:
1) pemanasan global;
2) persoalan terorisme;
3) ketersediaan energi;
4) penyakit (AIDS, Flu burung, dll


Sumber: https://phpmag.net/seva-mobil-bekas/