Penyelesaian kredit macet

 Penyelesaian kredit macet

Dalam melakukan pinjaman/ hutang dalam hal ini adalah kredit dari bank, tetap haruslah dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Hal ini berarti meskipun telah menjadi kredit macet, nasabah penanggung kredit tetap diwajibkan melunasi kredit beserta bunganya. Sesuai dengan arti kredit macet pada bagian sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa nasabah sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela sebagaimana yang telah diperjanjikan. Jalan keluar untuk menyelesaikan kredit macet adalah bank harus menyerahkan kepada pihak ketiga. Di Negara kita dikenal ada 3 (tiga) lembaga yang menangani masalah kredit macet tersebut, yaitu:

  1. Panitia urusan Piutang Negara (PUPN);
  2. Peradilan Umum;

3. Arbitrase (Badan Penyelesaian Sengketa Perdata di luar pengadilan dengan menggunakan wasit atau juru pisah).

  1. Penyelesaian Kredit Macet melalui PUPN

Tidak semua kredit macet dapat diselesaikan oleh lembaga ini, hanya kredit macet yang dimiliki bank-bank pemerintah saja yang dapat diselesaikan oleh PUPN. Sedangkan kredit macet dari pihak-pihak bank swasta bukan merupakan piutang Negara karena modal perusahaan bukan penyertaan modal pemerintah sehingga penyelesaian kredit macet pada bank-bank swasta bukan melalui PUPN. Pihak Bank Indonesia juga dapat meminta bantuan pihak Kejaksaan dalam upaya menyelesaikan masalah kredit macet. Namun pihak Kejaksaan juga mengalami hambatan dalam upaya penyelesaian masalah kredit macet ini, antara lain:

  • Sampai saat ini tenaga ahli di bidang hukum perdata di kejaksaan masih relatif terbatas, sedangkan masalah kredit macet merupakan masalah hukum perdata
  • Kejaksaan tidak mempunyai upaya paksa dalam penagihan kepada nasabah penunggak kredit macet
  • Ada kekhawatiran bahwa dalam menghadapi nasabah penunggak kredit macet tersebut, kejaksaan cenderung bertindak seperti menghadapi tersangka atau terdakwa kasus pidana.
  1. Penyelesaian Kredit Macet melalui Peradilan Umum

Peradilan umum menyelesaikan kredit macet pada bank-bank swasta karena bank-bank pemerintah sudah mempunyai lembaga penyelesaiannya sendiri yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pihak bank swasta dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan bukan kewenangannya.

Sumber :

https://fgth.uk/