Pengampunan Dalam Hukum Perdata Serta Penetapan Dan Alasannya

Pengampunan Dalam Hukum Perdata Serta

Pengampunan Dalam Hukum Perdata Serta Penetapan Dan Alasannya

 

 

Pengampunan Dalam Hukum Perdata Serta

PENGAMPUAN

Ketentuan hukum mengenai pengampuan atau curatele atau custady (Inggris) atau interdiction (Perancis), terdapat dalam pasal 433 sampai dengan pasa1462 B.W
Jika dengan perlunakan (handlichting) pasal 419 B.W, seorang anak yang masih minderjarig memperoleh kedudukan yang sama dengan orang yang sudah meerderjarig, maka dengan pengampuan (curatele), seseorang yang sudah meerderjarig karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang masih minderjarig.
Lembaga pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam Undang-undang Duabelas Meja dari zaman itu, orang yang sakit ingatan (furiosus) dan juga orang-orang pemboros (prodigus),”yang menyalahgunakan kecakapan berbuat (bekwaamheid)nya, yang karena perbuatan-perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga ia harus berada di bawah pengampuan.

ALASAN-ALASAN PENGAMPUAN

Menurut UU ada 3 alasan utk pengampuan, yaitu karena : (Psl. 433 s/d 434 BW)
1. keborosan (verkwisting);
2. Lemah akal budinya (zwakheid van vennogen) misalnya, imbisil atau debisil;
3. Kekurangan daya berpikir : sakit ingatan (krankzinnigheid), dungu (onno zelheid), dan dungu disertai sering mengamuk (razernij)

PENETAPAN PENGAMPUAN

Psl 436 B.W. menegaskan bahwa yg berwenang menetapkan pengampuan, ialah Pengadilan Negeri yg daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah pengampuan.
Orang-orang yang berhak mengajukan pengampuan, ialah:
1. Bagi yang boros.
Setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan/istri atau suaminya.
2. Bagi yang lemah akal budinya.
Pihak ybs merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri;
3. Bagi yang kekurangan daya pikir.
a. setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami.
b. jaksa, dalam hal curandus tidak mempunyai istri atau suami ataupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia.
Catatan
Dalam hal anak dungu disertai sering mengamuk/razernij, jaksa wajib memintakan pengampuan bila belum ada yang memintakannya.
Dalam hal dungu/onnozelheid atau sakit ingatan/krankzinnigheid, jaksa dapat (tidak wajib) memintakan pengampuan, jika ybs tidak mempunyai keluarga sedarah di wilayah Indonesia.

ACARA DI MUKA PENGADILAN (PASAL 437 SAMPAI DENGAN 445 BW

1. Dalam hal kekurangan daya berpikir (onnozelheid krankzinnigheid dan razemij) dan keborosan.
Permohonannya harus secara jelas menyebutkan fakta2 yang menyatakan adanya krankzinnigheid, onnozelheid, razernij atau adanya keborosan. Permohonan tsb harus disertai dengan alat2 bukti dan jika ada harus menampilkan saksi-saksinya. Jika fakta2 yang dibutuhkan cukup penting untuk menetapkan adanya pengampuan, maka Pengadilan wajib mendengar keluarga sedarah dan semenda. Setelah itu, Pengadilan akan mendengar orang yg dimintakan pengampuan itu. Jika orang ybs tidak mampu berpindah tempat, maka pemeriksaan dilakukan di rumahnya oleh seorang atau lebih hakim yang diangkat untuk keperluan itu, disertai oleh panitera dan harus dihadiri pula oleh jaksa.
Setelah permohonan diajukan, jika memang ada alasan untuk pengampuan tsb, Pengadilan akan mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan harta kekayaan curandus (orang yang diampu) itu.
Kemudian, Pengadilan memberikan keputusan yang harus diucapkan dalam sidang terbuka setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan setelah ada konklusi dari jaksa.
Atas keputusan Pengadilan, yg berkepentingan diperkenankan naik banding. Pengadilan Tinggi berwenang untuk mendengar sendiri orang yang dimintakan pengampuan tsb, jika ada alasan.
2. Dalam hal lemah akal budinya
Acara : dapat dikatakan sama dengan yang diuraikan di atas dengan beberapa perkecualian. Dalam acara ini tidak diperlukan fakta2 yang menunjukkan adanya kelemahan akal budinya & tidak perlu diajukan bukti2nya. Suami atau istri pemohon harus didengar, dmk pula anak2nya. Keterangan saksi2, dmk pula pemanggilan pihak2, tidak dilakukan dan Pengadilan segera memutus setelah mendengar konklusi dari jaksa.

DAYA LAKU DAN AKIBAT PENGAMPUAN (WERKING EN GEVOLGEN DER CURATELE)

Pengampuan itu mulai berlaku sejak hari keputusan atau ketetapan pengadilan yang diucapkan. Dengan diletakkannya seseorang di bawah curatele, maka orang tsb mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang minderjarig, dalam arti dinyatakan menjadi tidak cakap berbuat hukum dan semua perbuatan yang dilakukannya dapat dinyatakan batal, jika yang menjadi curandus itu, oleh karena ia krankzinnig.
Bagi seorang curandus karena keborosan, maka ketidak cakapannya berbuat hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan saja. Sedangkan untuk perbuatan2 hukum lainnya, misalnya perkawinan, itu tetap sah. Terhadap seorang curandus yang lemah akal budinya timbul keragu-raguan, apakah ia harus disamakan dengan seorang curandus karena kekurangan daya berpikir ataukah dengan seorang curandus karena keborosan?

Scholten condong untuk menyamakan kedudukan seorang curandus karena lemah akal budinya itu dengan seorang curandus karena pemborosan; jadi, ia hanya tidak cakap berbuat dlm bidang hukum harta kekayaan saja. Sebaliknya, seseorang yg kekurangan daya berpikirnya jika melakukan perbuatan­2 hukum sebelum ia dinyatakan dibawah pengampuan, dengan sendirinya perbuatannya dapat pula dimintakan pembatalan, apabila ternyata sebab2 curatele itu sudah ada pada waktu perbuatan itu dilakukan; dan jika sebelum meninggal dunia sudah diajukan pengampuan kepada Pengadilan.
Berdsrkan Psl 452 B.W curandus tidak cakap melakukan perbuatan2 hukum. Meskipun demikian masih ada perkecualiannya, yaitu jika ybs melakukan perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad pasal 1365 B.W). la hrs tetap bertanggung gugat, artinya ia harus membayar ganti rugi untuk kerugian2 yang ditimbulkan oleh semua kesalahannya itu.

Perbuatan-perbutan Curandus Dalam Bidang Harta Benda

Semua perbuatan hukum, baik yang bilateral maupun yang multilatral, yang dilakukan oleh seorang curandus dpt dinyatakan batal (vernietigbaar). Sedangkan perbuatan2 hukum yang sifatnya sepihak pada umumnya batal demi hukum.
Seorang curandus yang kadang2 dapat berpikir secara normal, diperbolehkan untuk membuat testamen. Mengenai hal ini, umum berpendapat bahwa dalam hal membuat testamen harus ada curatornya. Mengapa? Oleh karena perbuatan membuat testamen itu adalah perbuatan hukum sepihak, karena itu perbuatan tersebut adalah batal.
Seperti halnya dalam perwalian, dalam pengampuan juga dikenal adanya asas “pembatasan kebebasan berbuat” oleh curandus. Misalnya :
a. dlm hal perkawinan, curandus yg karena boros atau mempunyai kebiasaan mabuk akibat minum minuman keras. Hal yg dmk berlaku pula bagi curandus yang lemah akal budi dan fisiknya;
b. seorang curandus yang sudah kawin dalam hal menentukan domisili harus meminta bantuan istrinya;
c. Utk membuat perjanjian kawin juga hrs meminta bantuan curatornya;
d. dilarang untuk menjadi wali;
e. dilarang menjalankan kekuasaan orang tua;
f. tidak boleh meminta pembubaran kebersamaan harta perkawinan; g. tidak boleh meminta pembagian harta bersama karena warisan.

JABATAN PENGAMPU (CURATOR)

Seorang curandus yg mempunyai istri atau suami, maka istri atau suaminyalah yg diangkat sbg curator, kecuali ada alasan2 yang penting yang menyebabkan bahwa seyogyanya orang lainlah yang diangkat sebagai curator (pasa1451 B.W).
Jika curandus mempunyai anak atau anak2 yang masih minderjarig, maka menurut ketentuan Pasal 451 B.W, karena hukum (rechtswege) curator menjadi wali anak-anak tersebut, jika orang tua yang lain tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua.

BERAKHIRNYA PENGAMPUAN

Berakhirnya pengampuan ada 2 macam, yaitu :
1. berakhirnya pengampuan secara absolut
2. berakhirnya pengampuan secara relatif.
1. Secara Absolut :
a. curandus meninggal dunia;
b. adanya putusan pengadilan yg menyatakan bahwa sebab2 dan alasan2 di bawah pengampuan telah hapus.
2. Secara Relatif :
a. curator meninggal dunia;
b. curator dipecat atau dibebastugaskan;
c. suami diangkat sbg curator yg dahulunya berstatus sebagai curandus
(dahulu berada di bawah pengampuan curator krn alasan2 tertentu)

Dgn berakhirnya pengampuan, yg berarti berakhirnya tugas & kewajiban curator, hal ini membawa serta berakhirnya tugas curator sbg pengampu pengawas. Menurut ketentuan Pasal 141 B.W bahwa berakhirnya pengampuan harus diumumkan sesuai dgn formalitas2 yang harus dipenuhi seperti pada waktu permulaan pengampuan. Di samping itu bahwa ketentuan2 berakhirnya perwalian seluruhnya mutatis mutandis berlaku pula berakhirnya pengampuan (Psl. 452 ayat 2 B.W ).

 

Sumber: https://pengajar.co.id/