METODE PENELITIAN

  1. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, kami melakukannya dengan 2 (dua) metode, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Pertama, metode kualitatif, akan kami lakukan dengan melakukan tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal tinjauan kepustakaan atau literatur, kami melakukannya terhadap beberapa buku, jurnal online, artikel online serta bahan presentasi dari ahli terkait. Sedangkan dalam hal tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, kami akan lebih banyak melakukan tinjauan terhadap UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan saja, meskipun juga melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedua, metode kuantitatif, akan kami lakukan dengan melakukan tinjauan lapangan sehingga akan menggunakan data empiris. Dalam melakukan tinjauan lapangan ini, kami akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait dari lintas sektoral yakni pihak relasi tripartid (pemerintah—pekerja kerja/pengusaha—pekerja/serikat pekerja).

Dari kedua metode tersebut akan menunjukkan bagaimana penerapan peraturan perundang-udangan tentang pengupahan diimplementasikan lebih khusus bagaimana efektifitas kebijakan indikator penetapan upah minimum serta apakah para pekerja/buruh mendapatkan hak serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan payung hukum yang pemerintah Indonesia berikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara mengenai upah, hingga hari ini masih terjadi banyak persoalan utamanya di negara–negara berkembang, salah satunya Indonesia. Mengingat, situasi terkini perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks.

Titik tumpu kebijakan pengupahan saat ini masih pada upah minimum yang berlandaskan pada kebutuhan hidup layak pekerja/buruh lajang (masa kerja di bawah 1(satu) tahun, akan tetapi hal tersebut masih belum mencangkup bagi yang sudah bekerja di atas 1(satu) tahun dan sudah berkeluarga. Penerapan struktur skala upah masih sangat minim dan belum bersifat wajib, sehingga tidak ada sanksi formal bagi yang tidak menerapkannya. Oleh karena itu praktis upah minimum menjadi upah efektif yang berlaku pada pasar kerja formal terutama di sektor industri padat karya.

Jika dilihat dari sejarah upah minimum, Indonesia telah mengganti standar kebutuhan hidup sebanyak 3 (tiga) kali. Standar kebutuhan hidup ini sebagai dasar penetapan upah minimum nantinya. Mengenai komponen apa saja yang terdapat dalam kebutuhan hidup ini meliputi; kebutuhan kebutuhan fisik minimum (KFM) yang berlaku Tahun 1969 – 1995; Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku Tahun 1996 – 2005 dan kemudian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku Tahun 2006 yang diberlakukan hingga saat ini.

https://bugscode.id/mystery-of-neuschwanstein-apk/