Masa Transisi 1966-1967

Masa Transisi 1966-1967

Lahirnya pemeritahan Orde Baru tidak mampu dilepaskan berasal dari suasana sosial politik di jaman itu. Pasca penumpasan G 30 S PKI, pemerintah ternyata belum seutuhnya sukses laksanakan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membawa dampak suasana politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno tambah menurun. Tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI bersama bagian antara lain terdiri berasal dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan KAMI bersifat Presidium bersama ketua umum Zamroni (PMII).Pemuda dan mahasiswa mempunyai peran mutlak di dalam transisi pemerintahan yang berjalan terhadap jaman ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Cosmas Batubara, Subhan ZE, Hari Tjan Silalahi dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno supaya langsung merampungkan kemelut politik yang terjadi.

1. Aksi-Aksi Tritura
Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak mampu dilepaskan berasal dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kemampuan politik PKI berasal dari percaturan politik Indonesia.Peristiwa berikut sudah mengakibatkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, suasana perekonomian tambah memburuk dimana inflasi raih 600% tetapi upaya pemerintah laksanakan devaluasi rupiah dan kenaikan membawa dampak timbulnya keresahan masyarakat.

Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 S PKI tambah meningkat. Gerakan berikut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda, mahasiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), lantas nampak pula KABI (buruh), KASI (sarjana), KAWI (wanita), KAGI (guru) dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi berikut bersama gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G-30S/PKI, dan lantas terhadap tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka di dalam satu front, yaitu Front Pancasila.
Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI tambah jadi tambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik tambah jadi tambah panas oleh suasana ekonomi yang tambah memburuk. Perasaan tidak puas terhadap suasana sementara itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntunan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal bersama sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat).Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung di dalam Front Pancasila berkunjung ke DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet berasal dari unsur-unsur G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.Tuntutan rakyat banyak supaya Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum terhitung memuaskan hati rakyat karena di dalamnya tetap bercokol tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa G30S PKI.

Pada sementara pelantikan Kabinet 100 Menteri terhadap tgl 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda mencukupi jalan-jalan menuju Istana Merdeka.Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa supaya membawa dampak bentrok antara pasukan Cakrabirawa bersama para demonstran yang membawa dampak gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Sebagai akibat berasal dari aksi itu keesokan harinya yaitu terhadap tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam) yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan.

Insiden berdarah yang berjalan ternyata membawa dampak tambah parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung bersama mengeluarkan “Ikrar Keadilan dan Kebenaran” yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan KAMI lantas dilanjutkan bersama timbulnya jaman Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), krisis nasional tambah tidak terkendalikan. Dalam terhadap itu mahasiswa membentuk Resimen Arief Rachman Hakim. Melanjutkan aksi KAMI.

Protes terhadap pembubaran KAMI terhitung dikerjakan oleh Front Pancasila, dan menghendaki kepada pemerintah supaya meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, terhadap 8 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa yang laksanakan demonstrasi menyerbu dan mengobrak–abrik gedung Departemen Luar Negeri, tidak cuman itu mereka terhitung membakar kantor berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua. Aksi para demonstran berikut mengakibatkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu terhitung Presiden mengeluarkan perintah harian supaya supaya seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha “membelokkan jalannya revolusi kami ke kanan”, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan tiap tiap bisnis yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, dan juga memperhebat “pengganyangan terhadap Nekolim dan juga proyek “British Malaysia”.

2. Surat Perintah Sebelas Maret
Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, terhadap tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno supaya membubarkan PKI, bersama laksanakan pengempesan ban-ban mobil terhadap jalan-jalan yang menuju ke Istana.
Belum lama Presiden berpidato di dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal bersama seragamnya. Meskipun tersedia jaminan berasal dari Pangdam V/Jaya Amir Machmud, yang hadir sementara itu, bahwa suasana tetap aman, Presiden Soekarno tetap terasa kuatir dan langsung meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan Waperdam III Dr.Chaerul Saleh yang bersama bersama Presiden langsung menuju Bogor bersama helikopter. Sidang lantas ditutup oleh Waperdam II Dr.J. Leimena, yang lantas menyusul ke Bogor bersama mobil.
Sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud, yang terhitung mengikuti sidang paripurna kabinet, setuju untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor.

Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta ijin kepada atasannya yaitu Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang terhitung merangkap selaku panglima Kopkamtib. Pada sementara itu Jenderal Soeharto sedang sakit, dan diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Mayjen Basuki Rachmat menanyakan apakah tersedia pesan khusus berasal dari Jenderal Soeharto untuk Presiden Soekarno, Letjen Soeharto menjawab: “sampaikan saja bahwa saya tetap terhadap kesanggupan saya. Beliau akan mengerti”

Latar belakang berasal dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor terhadap tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI. Antara Presiden Soekarno bersama Letjen Soeharto berjalan perbedaan pendapat perihal kunci bagi bisnis meredakan pergolakan politik sementara itu. Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa keresahan rakyat dihilangkan bersama jalur membubarkan PKI yang sudah laksanakan pemberontakan. Sebaliknya Presiden Soekarno perlihatkan bahwa ia tidak bisa saja membubarkan PKI karena hal itu bertentangan bersama doktrin Nasakom yang sudah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya perbedaan sadar itu tetap muncul. Pada suatu dikala Soeharto sediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak berasal dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut.

Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan bersama Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J Leimena dan Dr. Chaerul Saleh. Sesuai bersama kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi berikut bersama bersama komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, lantas diperintahkan membawa dampak rencana surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan suasana dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, selanjutnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang lantas terkenal bersama nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar.

Ada lebih dari satu aspek yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, diantaranya:
1. Situasi negara secara umum di dalam suasana kacau dan genting
2. Untuk mengatasi suasana yang tak menentu akibat pemberontakan G 30 S/PKI
3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Untuk memulihkan suasana dan wibawa pemerintah.

Supersemar memuat perlindungan mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan suasana dan kewibawaan pemerintah. Dalam mobilisasi tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Mandat itu lantas dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

Tindakan pertama yang dikerjakan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah berikut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966.

Pembubaran itu mendapat perlindungan berasal dari rakyat, karena bersama demikian salah satu satu diantara Tritura sudah dilaksanan.Selain itu Letjen. Soeharto terhitung menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersemar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 perihal penahanan 15 orang menteri yang dikira berkaitan bersama pemberontakan G-30-S PKI ataupun dianggap perlihatkan iktikad tidak baik di dalam penyelesaian kasus itu.

Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen. Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator ad interim yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang berikut ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik. Dr Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena.

3. Dualisme Kepemimpinan Nasional
Memasuki tahun 1966 nampak tanda-tanda krisis kepemimpinan nasional yang mengarah terhadap dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno tetap menjabat presiden, namun pamornya sudah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak supaya PKI dibubarkan. Hal ini disempurnakan kembali bersama ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret berasal dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya tambah populer.

Dalam pemerintahan yang tetap dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.Meskipun Soekarno tetap memimpin sebagai pemimpin kabinet, namun pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat terhadap timbulnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan tetapi Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak laksanakan tindakan-tindakan pemerintahan, tetapi sebaliknya Letjen. Soeharto banyak mobilisasi tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya “Dualisme kepemimpinan nasional” ini selanjutnya mengakibatkan pertentangan politik di dalam masyarakat, yaitu mengarah terhadap timbulnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini sadar membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni hingga awal Juli 1966 menentukan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak kembali mampu dicabut setiap waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto membawa kedudukan yang serupa bersama Soekarno, yaitu Mandataris MPRS.

Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis terasa halangi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak kembali mengandung kemampuan hukum. Presiden sendiri tetap diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”.

Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno memberikan pidato “Nawaksara” di dalam persidangan MPRS. “Nawa” berasal berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna sembilan, dan “Aksara” bermakna huruf atau istilah. Pidato itu sebenarnya memuat sembilan pokok kasus yang dianggap mutlak oleh presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato berikut cuma sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang berjalan terhadap tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang membawa dampak gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu tidak memuaskan bagian MPRS. Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS menentukan untuk minta kepada presiden supaya melengkapi laporan pertanggung jawabannya, khususnya perihal sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan kasus kemunduran ekonomi dan juga akhlak.

Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden memberikan surat kepada pimpinan MPRS yang memuat Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelnawaksara itu presiden memberikan bahwa mandataris MPRS cuma mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya cuma sebagai progress reportyang ia sampaikan secara sukarela. Ia terhitung menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak.

Sementara itu, sebuah kabinet baru sudah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet berikut diresmikan terhadap 28 Juli 1966. Kabinet ini membawa tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet berikut antara lain adalah melakukan perbaikan kehidupan rakyat, khususnya di bidang sandang dan pangan, dan laksanakan pemilihan umum sesuai bersama Ketetapan MPR RI No. XI/MPRS/1966. Sesuai bersama UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet.

Akan namun pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dikerjakan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto.Sehubungan bersama permasalahan yang ditimbulkan oleh “Pelengkap Nawaksara” dan jadi tambah gawatnya suasana politik terhadap 9 Februari 1967 DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS supaya mengadakan Sidang Istimewa. Sementara itu usaha-usaha untuk menenangkan suasana berjalan terus. Untuk itu pimpinan ABRI mengadakan pendekatan privat kepada Presiden Soekarno supaya ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban keputusan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum Sidang Umum MPRS. Hal ini untuk menghambat perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan privat Presiden Soekarno.

Salah seorang kawan baik Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon supaya Presiden Soekarno terhubung prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardi menyarankan supaya Soekarno sebagai mandataris MPRS, perlihatkan non aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI.

Presiden Soekarno menyetujui anjuran Mr. Hardi. Untuk itu disusunlah “Surat Penugasan perihal Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966.Kemudian, Presiden menulis nota privat kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr. Hardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan rencana tersebut. Pada 8 Februari 1967, Soeharto membicarakan surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat berikut tidak mampu di terima karena bentuk surat penugasan berikut tidak mendukung merampungkan suasana konflik.

Kesimpulan itu disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno terhadap 10 Februari 1967. Presiden menanyakan bisa saja mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft memuat pernyataan bahwa Presiden berhalangan, atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada mulanya Presiden Soekarno tidak mau bersama usulan draft tersebut, namun lantas sikap Presiden Soekarno melunak, ia memerintahkan supaya Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor terhadap hari Minggu tanggal 19 Februari 1967, Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan terhadap tanggal 20 Februari draft surat itu sudah ditandatangani oleh Presiden. Ia menghendaki supaya diumumkan terhadap hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat terhadap pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya.

Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia terhadap tanggal 27 Maret 1968 di dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan berikut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.

Baca Juga :