Kemendikbud Kucurkan Dana Pendidikan Rp 1 Triliun ke Banyu Asin

Kemendikbud Kucurkan Dana Pendidikan Rp 1 Triliun ke Banyu Asin

Kemendikbud Kucurkan Dana Pendidikan Rp 1 Triliun ke Banyu Asin

Kemendikbud Kucurkan Dana Pendidikan Rp 1 Triliun ke Banyu Asin

Kemendikbud Kucurkan Dana Pendidikan Rp 1 Triliun ke Banyu Asin

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucurkan anggaran Rp 1 triliun

ke Kabupaten Banyu Asin. Mendikbud Muhajir Effendy meminta kepada pejabat Bupati Banyu Asin, Sumatera Selatan serius memprioritaskan pendidikan di daerahnya.

Bantuan Rp 1 triliun itu akan difokuskan untuk keperluan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas serta pembangunan non fisik lainnya. Dana tersebut belum termasuk KIP dan DAU yang untuk gaji dan tunjangan guru.

“Untuk tahap awal kita kucurkan Rp350 miliar dana alokasi khusus (DAK),” tegas Muhajir di Banyu Asin, Kamis (28/02/2019).

Ia menilai jika sektor pendidikan di Kabupaten Banyu Asin memiliki tantangan tersendiri dengan wilayahnya yang sebagian besar merupakan perairan. Perlu dedikasi dari guru dan perhatian dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang cukup agar ada guru yang bersedia ditugaskan di wilayah perairan yang cukup terpencil.

“Tugas pemerintah daerah itu untuk memenuhi kebutuhan guru di tempat mereka

mengabdi. Pemerintah pusat menyediakan bantuan, nanti pemerintah daerah yang menimbang apa pembangunan yang prioritas,” ujar dia.

Bupati Banyuasin Askolani menambahkan, di wilayahnya saat ini terdapat 200 bangunan sekolah SD dan SMP yang harus mendapatkan sentuhan perbaikan. Selain pembangunan fisik, Pemkab Banyuasin pun telah mengalokasikan Rp 27 miliar dari APBD Kabupaten untuk dana alokasi kesejahteraan guru honorer.

“Kondisi riil pendidikan di Banyuasin paling memprihatinkan di daerah perairan.

Di satu sekolah, PNS-nya hanya kepala sekolah, sisanya guru honorer. Kalau tidak ada guru honorer, saya tidak bisa membayangkan bagaimana pendidikan di sini,” ujar dia.

Ia juga mengakui jika banyak guru PNS yang enggan ditempatkan di lokasi perairanyang terpencil karena fasilitas dan infrastrukturnya tidak memadai. Oleh karena itu, pihaknya pun secara bertahap akan membangun infrastruktur pendukung dan fasilitas pelengkap bagi guru yang ditempatkan di daerah perairan.

 

Baca Juga :