Kekuasaan Orang Tua Berdasarkan Pasal 298-319

Kekuasaan Orang Tua Berdasarkan Pasal 298-319 Bab XIV, Bagian I, BW

Kekuasaan Orang Tua Berdasarkan Pasal 298-319 Bab XIV, Bagian I, BW

 

Kekuasaan Orang Tua Berdasarkan Pasal 298-319

 

Seorang anak yg belum dewasa senantiasa selalu dibawah pengawasan. Ini ditetapkan demikian oleh UU untuk melindungi hak-hak mereka. Hukum kanak-kanak mempunyai sejarah yang sangat terkenal. Pusat kelahirannya hukum ini adalah di Eropah Barat. Pada Zaman Romawi hukum kanak-kanak bersifat sangat patriarchaal dimana anak-anak tidak mempunyai hak-hak. Anak-anak senantiasa ada dalam penguasaan bapak anak-anak merupakan paten porestas artinya anak sejak lahirnya sampai ia meninggal dunia merupakan milik orang tua berada di bawah kekuasaan ayah.

Berhubung dengan anggapan itu maka meskipun anak itu sudah berkeluarga atau sudah mempunyai usia lanjut bila masih ada bapaknya ia tetap berada di bawah kekuasaan ayah. Anggapan tersebut tersebar di seluruh Eropa. Keadaan ini berlangsung sampai permulaan abad ke-20.
Mulai saat itu anak2 tidak lagi merupakan milik dari orang tua (Bapak), karena sudah timbul hasrat dan pengesahan untuk memperbaiki, dan melindungi nasib dan status hukum dan sosial dari anak2.

Perubahan hukum di Negeri Belanda diadakan pada tahun 1901 dan berdasarkan azas concordansi terbawalah ke BW Indonesia. Yang menjadi salah satu pendorong utama dari pengesahan perusahaan serta perbaikan nasib anak2 itu ialah pergerakan wanita ( emancipatie ) yg memperjuangkan perbaikan kedudukan wanita.
Sejak perubahan pada tahun 1901 ditetapkan kedudukan hukum dari kanak2 serta peradilan kanak.
Siapa yang dipandang anak2 menurut hukum? Didalam hukum terdapatlah dua pengertian tentang kanak2 yakni pengertian menurut hukum perdata dan pengertian menurut hukum pidana.
Menurut anggapan hukum pidana yang dipandang sebagai kanak2 ialah mereka yang berusia di bawah 16 tahun, sedangkan menurut hukum perdata, orang yg belum berumur 21 tahun termasuk anak2 tetapi bila ia sudah menikah secara sah maka ia bukan lagi anak2 atau jika ia memperoleh venia actatix.

DASAR HUKUM

– Pasal 298-319 BW;
– Pasal 45 s/d 49 UU No. 1/1974

Dalam Pasal 298 BW dan Pasal 45 UU No. 1/1974 ditetapkan 2 hal, yakni :
1. Kedua ortu wajib memelihara dan mendidik anak2 mereka yang masih dibawah umur dan belum kawin;
2. Meskipun kekuasaan ortu sudah tidak ada lagi atau kehilangan hak utk menjadi wali, mereka tetap berkewajiban utk memelihara dan mendidik anak2nya yang masih dibawah umur dan belum kawin;

Meskipun di dalam UU baru telah ditetapkan bahwa anak2 yg belum dewasa senantiasa berada dibawah kekuasaan ortu, namun yg menjalankan kekuasaan orang tua ialah hanya bapak.
Kekuasaan orang tua hanya terdapat didalam perkawinan dan sepanjang perkawinan orang tua, selama orang tua tidak di cabut atau di bebaskan dari kekuasaannya (Pasal 299 BW).
Didalam menjalankan kekuasaan ortu terhadap anaknya maka penguasaan orang tua di tujukan kepada :
1. Diri anak (Pasal 298 s/d 306 BW)
2. Harta benda anak (Ps. 307 s/d 319 BW)

1. Kekuasaan ortu terhadap diri anak :

Pada zaman Romawi kekuasaan bapak terhadap diri anak tidak terbatas, sekarang sudah terbatas. UU tidak menetapkan isi dari kekuasaan orang tua. Sangat sukar sekali secara teliti menguraikan apa isinya kekuasaan orang tua. Hanya secara umum dapat dikatakan sebab orang tua diwajibkan ”memelihara dan mendidik” anak mereka maka untuk itu ia diberikan kekuasaan yang perlu untuk dapat melaksanakan kewajiban tsb. Undang2 tidak menggariskan batas2 dari kewajiban memelihara/mendidiknya.

Dalam Pasal 299 BW, diatur bahwa kekuasaan ortu hanya ada sepanjang perkawinana mereka masih berlangsung dan mereka tdak dibebaskan / dipecat dari kekauassan itu, Sdgkan dalam Pasal 300 : 1 ditetapkan bahwa yang menjalankan kekuasaan ortu adalah bapak kecuali bapak dibebaskan /dipecat maka ibulan yang memegang kekuasaan ortu (Pasal 300 : 2). Seandainya ibupun tidak bisa maka pengadilan akan menenukan atau mengangkat seorang wali.

Pasal 300 BW ini berbeda dgn Pasal 47:1 UU No. 1/1974, Dalam Pasal 47 ditetapkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dalam pasal ini tidak ditentukan apakah bapak atau ibu yang lebih diutamakan dalam menjalankan kekuasaan ortu.

Pembatasan kewajiban orang tua dalam menjalankan kekuasaan ortu ini ialah Pasal 320 BW bhw anak tidak berhak menuntut suatu kedudukan tetapi selain itu maka (Scholton):

a. orang tua berkewajiban menurut kemampuannya.
b. Untuk selanjutnya maka soal ini harus ditinjau atas dasar kepantasan.

Isi dari kekuasaan ortu terhadap diri anak terbatas pada kewajibannya memelihara sesuai dengan kemampuan dan mendidik yang layak sesuai hukum, patut dan taat. Yang dipakai sebagai pedoman untuk menentukan isi dari kekuasaan orang tua ialah antara lain:

1. Anak2 harus menghormati dan tunduk pada orang tuanya, (Pasal 298 BW)
2. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak2nya secara layak,(Pasal 298:2 BW)

Jadi dari Pasal tersebut kita dapat mendekati isi dari kekuasaan orang tua. Seorang anak yang melarikan diri tanpa izin dari rumah orang tuanya dapat di kembalikan secara paksa dengan perantaraan dari bantuan polisi atas perintah orang tuanya. Hak orang tua untuk memanggil anaknya dengan peraturan polisi berpangkal pada kewajiban orang tua tersebut. Orang tua mempunyai ”tucht recht”(Hukum Patut Taat) sekedar untuk mendidik anaknya.

Tidak untuk menertibkan (pukul), sebab tak ”weerrechtige” karena berdasarkan Pasal 298 BW.
Orang tua dapat meminta kepada hakim supaya anak itu di tampung dalam suatu lembaga anak2 karena ia terlalu, nakal umpama: anak itu suka lari, pengampunan itu hanya bersifat sementara saja karena pengampunan itu hanya merupakan usaha untuk memperbaiki kelakuan anak, umpama untuk anak2 yg baru berusia 16 tahun-pengampunan hanya untuk maksimum 6 bulan saja (Pasal 302)
Demikian pula UU secara hanya negatif memberi pembatasan kekuasaan orang tua, yakni dgn menetapkan bahwa penggunaan kekuasaan atau melalaikan kewajiban dapat mengakibatkan pencabutan. Karena tidak ada peraturan yang memberikan perincian secara tegas menyebutkan apa saja isi kekuasaan ortu hanya tentang hak2 dan kewajiban orang tua maka dalam jurisprudensi memberi isi dan bentuk kekuasaan orang tua bahwa

a. Orang tua menentukan didikannya, karyanya dan pekerjaan anaknya.
b. Orang tua menentukan keyakinan iman dari anaknya.
c. Ortu dapat melarang anak melakukan sesuatu perbuatan hukum, sesuatu pergaulan.

Apabila ayah tidak dapat menjalankan kekuasaan orang tua maka yang menjalankan ialah ibu, apabila juga ibu tidak dapat maka hakim setempat akan mengangkat seorang wali.
Meskipun orang tua kehilangan kekuasaannya sbg orang tua atau Pembebasan/ pemecatan sbg kekuasaan ortu tidak mengakibatkan gugurnya kewajiban ortu, mereka tetap berkewajiban untuk menyumbang sesuai dengan pendapatannya guna pemeliharaan serta pendidikan anak2nya (Pasal 298 BW).
Hal yang sering nampak dalam masyarakat mengenai kekuasaan ortu selain pendidikan sang anak adalah :

1. Hal anak larikan diri
2. Hukum patut – taat (tuchtrecht)
3. Perkawinan anak itu

Terutama dalam terakhir ini kekuasaan orang tua sangat nampak, karena meskipun orang tua sudah dipecat dari kekuasaannya, namun izinnya tetap diperlukan oleh anaknya untuk dapat mengadakan perkawinan.

Peraturan kekuasaan orang tua mengandung 3 azas yaitu :

1. Kekuasaan orang tua diberikan kepada kedua orang tua.
2. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan
3. Kekuasaan orang tua,hanya ada selama orang tua memenuhi kewajibannya secara patut terhadap anak2nya.

2. Kekuasaan ortu terhadap Harta Benda anak :

Kekuasaan ortu terhadap harta benda anak, meliputi :

– pengurusan ;
– menikmati hasil
– Pengurusan :

Yang menjalankan kekuasaan orang tualah yang mengurus/mengolah dan mengawasi kekayaan anaknya, Termasuk dalam melakukan perbuatan hukum utk kepentingan kekayaan anak. Mewakili anak dalam segala tindakan (biarpun ini tak khusus disebut dalam BW), karena anak itu masih belum cakap, jadi belum dapat melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam pengadilan. Ini berarti bahwa kalau si anak yang belum dewasa telah melakukan sesuatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu dapat dibatalkan (Pasal 1446). Oleh karena itu sbg pengurus, ortulah yang bertgjwb terhdp kekayaan anaknya Yg berada dalam pengurusan kekuasaan ortu adalah barang2 yg dihibahkan kpd anaknya sendiri selama anak itu masih dibawah umur sedang harta/barang tertentu dari sang anak yg tidak berada dibawah pengurusan kekuasaan ortu, yaitu barang harta yang diperoleh dari hibah /wasiat seseorang yg telah menentukan pelaksanaan pengurusan barang/harta tsb. Apabila orang yg telah ditentukan tsb berhalangan atau tidak bisa maka barulah ortu yg mengurusnya.
Ayah sebagai pengurus kekayaan dari anak-anaknya bertanggungjawab terhadap kekayaan tersebut.

Menurut Pasal 309 BW

Menurut Pasal 309 BW, ayah/ibu tidak boleh mengasingkan kekayaan anak2nya yg belum dewasa, kecuali dgn izin pengadilan negeri, yg sebelumnya memanggil weerhamer dan keluarga2 sedarah untuk mendengar pendapatnya (Pasal 393).

Jika ada dalam pengawasan ayah/ibu, ialah barang2 yang dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak2 itu sendiri selama anak itu masih dibawah umur.

– Menikmati hasil :

Disamping mengurus harta benda anak2 maka ortu yang menjalankan kekuasaan ortu juga mempunyai hak utk menikmati hasil dari kekayaan anaknya (Pasal 311). Hak utk menikmati/memetik hasil ini tetap ada meskipun ortu telah dipecat atau dibebaskan dari keuasaan ortu.

Hak utk menikmati / memetik hasil ini tidak meliputi barang-barang :

1. Barang2 yang berasal dari hasil karya anak itu sendiri.
2. Barang2 yang diwasiatkan / dihibahkan kepada anak itu dr orang lain dgn syarat orang Tua tidak dapat memetik buah atas barang tersebut.
3. Barang2 yang diwariskan kepada anak itu secara langsung (karena keuatan sendiri) sebab orang tua sendiri tidak patut menjadi ahli waris.
4. Tabungan anak dalam bank tabungan pos.
Hak memetik buah berakhir :
1. Karena kematian anak
2. Karena anak itu menjadi dewasa
3. Karena kematian dari kedua orang tua
4. Karena pencabutan kekuasaan orang tua bagi kedua orang tua.
5. Karena kematian salah satu dari ortu dan pencabutan/pemecatan terhadap yang masih hidup.
6. Karena penghukuman terhdp kelalaian mengadakan pencatatan barang/harta anak (inventarisasi).

Orang tua tidak mempunyai hak memetik buah atas kekayaan anak diluar kawinnya meskipun ia telah mengakui anak tersebut. Pembuat undang2 sengaja menetapkan ini untuk mencegah adanya kemungkinan2 untuk memperalat pengakuan tersebut dengan maksud hanya untuk menguntungkan diri sendiri.

Kekuasaan orang tua berakhir :

1. Karena pembebasan dari kedua orang tua.
2. Karena pencabutan/pemecatan kekuasaan dari kedua orang tua.
3. Karena kematian anak.
4. Karena anak menjadi dewasa.
5. Karena pencabutan terhadap salah satu orang tua dan
6. pembubaran perkawinan orang tua anak tersebut.

Beda antara pemecatan dengan pembebasan ialah :

bahwa pemecatan adalah lebih berat dan merupakan sebagai penghukuman sebagai orang tua sedangkan pembebasan dapat diminta oleh orang tua sendiri. Selanjutnya pemecatatan kekuasaan orang tua mengakibatkan hapusnya hak memungut buah dari orang tua terhadap kekayaan anak2nya serta pembebasan tidak.
Yang dapat merupakan alasan-alasan untuk pemecatan ialah antara lain : Pasal 319 a.

1. Adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tugas sebagai orang tua
2. Ortu mempunyai kelakuan yang sangat buruk
3. Orang tua melakukan kejahatan2 terhadap kesusilaan, terhdp org yg perlu ditolong, terhdp kemerdekaan org dan penganiayaan
4. Melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anaknya
5. Mendapat hukuman penjara selama 2 tahun
6. Orang tua dihukum karena melakukan kejahatan terhadap anak2nya dengan suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan positif.

Yang dapat mengajukan agar ortu dipect/dibebaskan kekuasaan ortu adalah :
1. ortu yg lain
2. keluarga sedarah ortu atau periparan samapi derajat ke 4
3. Dewan perwalian (weeskamer/Balai Harta Peninggalan)
4. Kejaksaan.

Alasan2 untuk dapat pembebasan dari kekuasaan orang tua ialah

1. ortu tidak cakap untuk melaksanakan tugasnya sebagai orang tua mis. karena sakit atau berada dibawah pengampuan;
2. orang tua tidak mampu/kewalahan

Orang tua ia telah dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua masih mempunyai kemungkinan untuk rehabilitasi.
Umpama : Orang tua dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua karena Mempunyai kekuasaan yang sangat buruk bila kemudian ia telah insaf dan telah memperbaiki kelakuannya ia dapat memajukan suatu surat permohonan kepada hakim untuk dipulihkan kembali kekuasaannya setelah membuktikannya bahwa ia betul2 telah memperbaiki kelakuannya.

Ada kalanya bapak berada dalam keadaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan orang tua, jika demikian halnya, maka ibu dapat meminta izin kepada hakim supaya kepadanya diberikan hak untuk menjalankan kekuasaan ortu tua.

Jadi apabila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan orang tua maka ibulah yang menjalankan dan bilamana juga ibu ada dalam keadaan tidak mungkin maka hakim mengangkat seorang wali untuk anak itu.

Bilamanakah bapak atau dapat dianggap dalam keadaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan ortu tua? Keadaan tidak mungkin dapat dibedakan dalam dua macam:

1. Karena keadaan defacto : Umpamanya :
a. Karena sering sakit.
b. Karena tidak hadir.
c. Karena ada dalam tahanan.
2. Karena keadaan yaitu : umpamanya :
a. Kekuasaan orangtua sudah dipecat atau dibebaskan.
b. Karena orang tua berada dibawah pengampunan.

Kemudian pada tahun 1921, di negeri Belanda diadakan pembaharuan `pada hukum bagi kanak-kanak menurut undang-undang dari ini kekuasaan orang tua dapat dibatasi dengan pengangkatan wali keluarga (gezinvoogd).
Di Indonesa baru pada tahun 1927 diadakan pembaharuan hukum bagi kanak-kanak. Pada tahun 1927 dbentuklah Badan Perwaliann Anggota-anggotanya terdiri dari anggota Balai Harta Peninggalan bersama beberapa tokoh masyarakat yang bersangkutan.
Disamping Badan-badan perwalian dibentuk pula rumah-rumah pemeliharaan anak-anak (gestichten) yang bertujuan memberikan perbaikan-perbaikan akhlak pendidikan kepada anak-anak yang mempunyai akhlak yang sulit/nakal.

Rumah-rumah pemeliharaan tersebut ada yang dibentuk oleh pemerintah ada oleh swasta (Pro Juventure, Don Bosco, St. Vincentius dll). Kebanyakan disubsidikan oleh pemerintah. Rumah-rumah pemeliharaan swasta ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang serta tetap dibawah pengawasan pemerintah.
Badan perwakilan bertugas antara lain memeriksa permohonan tentang pemecatatan kekuasaan orang tua.
Karena umumnya procedure pemecatan memakan waktu terlalu lama maka untuk sementara dapat diminta kepada hakim pengawasan terhadap anak itu (Pasal 319 f.r. BW). kekuasaan orang tua juga dapat diperhentikan (dischors) oleh hakim selama procedure perceraian masih berjalan.

Juga dalam hal bapak sudah dipecat kekuasaannya sebaga pelaksana kekuasaan orang tua jadi dijalankan oleh ibu domicili anak itu tetap pada bapak karena baik ibu maupun anak yang mempunyai democili ikutan.
Meskipun kekuasaan orang tua terhadap perkawinan anaknya tidak ada perbedaan antara izin bapa dan izin ibu ; kedua-duanya sama kuatnya jadi apabila salah satu tidak memberikan izinnya maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Seperti telah dikemukakan maka di negeri Belanda menurut peraturan2 baru kekuasaan orang tua dapat dibatasi dengan pengangkatan wali2 keluarga (gezinvoogd) wali keluarga bertugas untuk mengawasi orang tua dalam menjalankan hak kekuasaan. Disamping mengawasi orang tua wali keluarga juga berkewajiban membantu orang tua dalam menjalankan kekuasaan orang tua. Orang tua wajib mengikuti petunjuk yang diberikan kepadanya oleh wali keluarga. Apabila timbul perselisihan antara wali keluarga dan orang tua maka hakimlah yang menentukannya. Penetapan-penetapan sedemikian belum ada di BW Indonesia.

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Yang dimaksud dengan “kekuasaan” dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

 

Artikel Terkait