Kebijakan Pendidikan di Laos

Kebijakan Pendidikan di Laos

Berdasarkan data dari Welle (2019), Laos menempati peringkat 139 pendidikan dunia dan 9 di Asia Tenggara, dengan tingkat literasi penduduk dewasa Laos sebesar 72,7%. Sementara penduduk yang belum pernah mengenyam pendidikan formal mencapai 40%. Sehingga tingkat literasi yang dimiliki oleh Laos merupakan tergolong yang paling rendah.

Laos merupakan negara dengan tingkat pendapatan ekonomi menengah kebawah, yang mana dikarenakan menurut data Bank Dunia yang mengklasifikasikan ekonomi Laos sebagai ‘pendapatan menengah ke bawah’ karena PDB per kapita mencapai level $ 1.279 di tahun 2011 dengan proporsi penduduk yang hidup di bawah nasional garis kemiskinan, bagaimanapun, cukup tinggi pada 24% pada tahun 2011. Laos secara geografis merupakan negara besar yang mana besarnya lebih dari dua pertiga ukuran Vietnam dengan populasi yang relatif kecil (hanya 6,39) juta pada tahun 2011. Ia memiliki setidaknya 49 kebangsaan etnis yang berbeda. Kelompok etno-linguistik terbesar, menyumbang hampir 58% dari populasi, adalah Lao-Tai – ditemukan terutama di daerah ricegrowing subur dataran rendah di negara itu. Banyak dari negara ini bergunung-gunung, membuat pertanian dan komunikasi sulit. Keragaman etnis dari populasi, dalam kombinasi dengan keterpencilan dari beberapa komunitas, menimbulkan tantangan untuk pengiriman pendidikan dalam bahasa Lao. Untuk perekembangan pendidikan sendiri di negara Laos telah mengalami kemajuan sejak tahun 2009 dengan tingkat pendaftaran bersih pada sekolah dasar sebanyak 96,5%  yang sangat dekat bahkan lebih unggul 0,5% dibandingkan dengan rata-rata regional UNESCO yaitu 96% pada tahun 2011. Struktur sekolah umum Laos sesuai dengan pola 5-4-3, yaitu, lima tahun studi dasar, empat tahun studi menengah bawah, dan tiga tahun studi menengah atas. Sedangkan untuk angka melek huruf pada laki-laki dan perempuan yang berada pada rentang usia 15-24 tahun yaitu sebesar 77,4% untuk laki-laki dan 68,7% untuk perempuan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka melek huruf di negara Laos masih tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.  Namun disisi lain negara Laos juga menunjukkan tantangan pada kesetaraan gender yang cukup signifikan. Yang mana pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam kebebasan menempuh pendidikan pada jenjang sekolah menengah. Disini, para perempuan banyak dirugikan dengan anggapan atau doktrin bahwa seorang perempuan terutama di daerah pedesaan lebih baik mempersiapkan diri berkontribusi untuk membina rumah tangga sejak usia dini.

Pendidikan dasar di Laos pada tahun 2012 s.d. 2013 terdapat 8.927 sekolah dasar, dengan jumlah peserta didik sebanyak 878.283 siswa yang mana  48% di antaranya adalah perempuan. Kenyataan pendidikan sekolah dasar yang ada di Laos diperkirakan 10% dari seluruh desa masih belum memiliki sekolah dasar. Dan hampir 57% dari semua sekolah dasar yang ada menawarkan sekolah dengan tingkat kelas yang tidak lengkap. Disamping itu, diperkirakan 70% dari sekolah dasar di kabupaten termiskin juga menawarkan sekolah dengan tingkat kelas yang tidak lengkap. Masalah di pendidikan dasar yang ada di Laos yaitu tingginya angka putus sekolah dan pengulangan kelas terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan faktor kelangsungan hidup mereka yang mana memengaruhi kondisi  fisik dan daya mereka agar dapat tetap melanjutkan sekolah.

  1. Kebijakan Pendidikan di Vietnam

Menurut data yang berasal dari Welle (2019), bahwa skor EDI saat ini yang tercatat oleh Vietnam yaitu sebesar 0,513 dengan tingkat literasi penduduk dewasa mencapai 93,5%. Vietnam dalam peringkat pendidikan di dunia menempati posisi ke 121 dengan kualitas pendidikan yang lebih rendah dari Irak dan Suriah.

Vietnam merupakan negara yang tingkat ekonominya tergolong sebagai berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini dilihat dari data oleh Bank dunia yang menyatakan tingkat PDB per kapita pada tahun 2011 adalah US $ 1.403. Sedangkan Proporsi penduduk negara Vietnam yaitu 87,84 juta pada tahun 2011 yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam konstitusi Vietnam menyebutkan bahwa pendidikan sebagai “kebijakan nasional yang terpenting”. Dasar Huku Pendidikan di tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah Vietnam memberikan persetujuan kepada setiap warga negara, tanpa memandang asal etnis, agama, kepercayaan, jenis kelamin, keluarga, latar belakang, status sosial atau kondisi ekonomi, dalam mendapatkan hak atas akses untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Prioritas negara Vietnam untuk sistem pendidikan diungkapkan dalam pernyataan strategi sepuluh tahun, seperti Strategi Pengembangan Pendidikan untuk 2011- 2020. Ungkapan tersebut memiliki tujuan yang cukup ambisius.

Dari data yang didapat menunjukkan tingkat melek huruf orang dewasa

baac jgua :