Kebijakan Pendidikan di Kamboja

Kebijakan Pendidikan di Kamboja

Kamboja dalam satu dekade terkahir telah banyak melakukan perbaikan di pendidikan. Namun, hal tersebut tidak mengubah posisi pendidikan kamboja kancah di dunia. Berdasarkan data yang didapat dari Welle (2019), Kamboja menempati peringkat 136 dengan skor EDI 0,495. Dengan tingkat kegagalan siswa sebesar 35,8% dan hanya terdapat 15,5% penduduk yang mengenyam pendidikan menengah.

Kamboja sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang dapat dikatakan  paling tidak berkembang, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan yang cukup mengesankan sejak pertengahan 1990-an, namun dengan PDB per kapita rendah dan banyak penduduknya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan serta hampir seluruh penduduknya berdomisili di daerah pedesaan. Dalam bidang pendidikan hal yang mengenai evaluasi kinerja sistem dan menentukan persyaratan sumber dayanya ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau disini disebut dengan istilah (MOEYS) mengeluarkan peraturan yang relevan, untuk mengembangkan rencana strategis dan memonitor kinerja sistem. Rencana tersebut berfokus pada pembangunan strategis nasional telah untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan  gender, serta meningkatkan investasi riil dan membangun kapasitas kelembagaan dan manusia, yang bereformasi ekonomi dan memiliki pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini dapat terwujud melalui Rencana Strategis Pendidikan lima tahun yang memandu perkembangannya secara spesifik. Hal tersebut berupaya memastikan bahwa agar semua anak dan remaja Kamboja memiliki kesempatan yang sama untuk akses ke pendidikan dasar, baik formal maupun informal, tanpa diskriminasi dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, afiliasi politik orang tua, tempat status kelahiran atau status sosial.

Disamping itu strategi lain yang memiliki prioritas pada tahun 2009 hingga 2013 adalah: memastikan akses yang setara ke layanan pendidikan; meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan pendidikan; dan kelembagaan dan pengembangan kapasitas untuk staf pendidikan untuk desentralisasi. Berbeda dengan Brunei Darussalam, di Kamboja angka penduduk yang melek huruf tergolong jauh  dibawah rata-rata dari data indikator kinerja yang tersedia. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kamboja dalam meningkatkan pendidikan yaitu kesetaraan gender dalam berpartisipasi, banyak anak laki-laki yang tampaknya lebih mungkin putus sekolah sebelum waktunya dan mereka juga banyak lebih cenderung mengulang nilai, adanya  perbedaan besar dalam proporsi guru sekolah dasar perempuan – di Phnom Penh, dibandingkan dengan di banyak provinsi yang lebih terpencil jumlahnya kurang dari sepertiganya, adanya perbedaan yang signifikan terkait dengan perbedaan antara kaya dan miskin sejauh mana kaum muda tetap berada dalam sistem pendidikan atau dapat menyelesaikan sekolah/pendidikannya. Oleh karena itu dalam upaya untuk mendapatkan indikator yang lebih andal tentang keefektifan sistem pendidikan, Pemerintah Kamboja telah memperkenalkan sistem pengujian kinerja di kelas 3, 6 dan 9 dengan berupaya menghindari distorsi ujian gerbang yang memanfaatkan pengambilan sampel skala kecil secara nasional dengan hasil anonim – yaitu, pengujian difokuskan pada sistem pendidikan secara keseluruhan daripada penampilan siswa secara individu. Hasil anekdotal menunjukkan bukti akan kebutuhan peningkatan kualitas di mana pejabat kementerian sekarang mengambil tindakan. Sehubungan dengan pelatihan guru, pemerintah sangat menyadari perlunya mengatasi masalah yang berkaitan untuk profesi guru. Ia telah mengisyaratkan niatnya untuk mengembangkan reformasi pembayaran berbasis kinerja.

sumber :
https://www.senantiasatour.co.id/dead-target-2-apk/