Kebijakan Pendidikan di Filipina

Kebijakan Pendidikan di Filipina

Menurut Welle (2019), Filipina menempati posisi 117 pendidikan di dunia dan posisi ke enam di Asia Tenggara, hal ini karena tingkat kegagalan siswa-siswa di Filipina dalam menuntaskan sekolah. Kegagalan dalam menuntaskan pendidikan, di Filipina termasuk dalam peringkat tertinggi di dunia yaitu mencapai 24,2%.

Kebijakan di Filipina dipegang oleh sebuah badan di bawah Kantor Kepresidenan yang memiliki tanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan pendidikan tinggi di negara Filipina yaitu oleh Komisi Pendidikan Tinggi Filipina atau Philippine Commission on Higher Education (CHED).  Berdasarkan pada tindakan oleh ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), CHED telah aktif dalam mendorong reformasi di bidang-bidang penting untuk harmonisasi pendidikan tinggi di wilayah tersebut, seperti adanya kerangka kerja kualifikasi, jaminan kualitas, dan sistem transfer kredit. Pada dasarnya peran CHED yang utama adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan melalui kebijakan, program, dan rencana untuk mewujudkan tujuan yang harmonis. Serta untuk menerapkan kebijakan yang diperlukan dalam menetapkan kerangka kerja kualifikasi, jaminan kualitas, atau transfer kredit. Harapan dari implementasi tersebut adalah untuk memungkinkan dan memberdayakan sekolah sehingga dapat sepenuhnya menyadarkan masyarakat akan manfaat dari sistem tersebut yang nantinya dapat menghasilkan lulusan yang aktif. Tujuan CHED adalah agar mereka memiliki lulusan yang kompetensinya dan kualifikasinya sama secara global diakui (Berse, 2018 ).

Selain itu di Filipina terdapat pula kerangka kualifikasi yang biasa disebut dengan  Pengembangan Kerangka Kualifikasi Filipina atau Philippine Qualifications Framework (PQF), yang mana memiliki tujuan untuk menetapkan standar tentang keterampilan dan kompetensi, mengembangkan jalur dan kesetaraan, dan memastikan keselarasan standar Filipina dengan kerangka kerja kualifikasi internasional yang akan berkontribusi besar dalam mobilitas dan pengakuan kualifikasi pekerja. Pada tahun 2012, kerangka kerja tersebut merinci setiap individu atau tingkat kualifikasi pendidikan pelajar bersama dengan standar yang sesuai dengan hasil. Sistem ini pada dasarnya menyediakan cara untuk mengenali, mengembangkan, dan memberi penghargaan atas  kualifikasi peserta didik dan pekerja berdasarkan standar pengetahuan, keterampilan, dan nilai–nilai, meskipun dasar untuk memperoleh kualifikasi tersebut dapat bervariasi. Sedangkan Pada tahun 2015, pelembagaan PQF hanya melalui perintah eksekutif dan bukan melalui undang-undang. Namun, sementara proses legislasi masih berlangsung, perlu dicatat bahwa PQF tertuang dalam pada undang-undang yang merupakan Undang-Undang Republik (RA) 10647 atau UU Pendidikan Ladderized 2014. Konsekuensi dengan pelembagaan PQF adalah komitmen Filipina untuk merujuk kualifikasi pendidikannya terhadap Kerangka Referensi Kualifikasi ASEAN atau ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) pada tahun 2018 (Bautista dan Taganas dalam Berse, 2018). AQRF “adalah kerangka acuan umum yang berfungsi sebagai perangkat untuk memungkinkan terjadinya perbandingan kualifikasi di seluruh Negara Anggota ASEAN serta posisinya disektor pendidikan dan pelatihan dalam tujuan yang lebih luas untuk mempromosikan pembelajaran seumur hidup (AQAF dalam Berse, 2018).

Pendidikan sekolah dasar di Filipina dimulai dengan menerima peserta didik baru pada usia enam tahun, namun dalam sebagian kecil kasus juga terdapat penerimaan peserta didik baru yang berusia tujuh tahun. Bidang studi yang diajarkan meliputi bahasa Filipina, bahasa Inggris, matematika, dan sains pada kelas tiga dan pada kelas empat sudah mulai terdapat beberapa bidang studi pilihan dan Makabayan (subjek yang berusaha mengembangkan apresiasi yang lebih dalam budaya, sejarah dan warisan Filipina, dan yang dapat secara luas digambarkan sebagai kewarganegaraan dan budaya, kesehatan dan sejarah). Peserta didik yang tidak membuat kemajuan yang cukup dengan hasil studi mereka di beberapa tahun pertama di sekolah dasar dapat diberikan dukungan berupa tugas perbaikan (remidi) dan mungkin akan diminta untuk mengulang kelas. Untuk ketentuan mengulang kelas yaitu apabila peserta didik memiliki nilai di bawah nilai kelulusan 75% dari standar yang ditetapkan. Namun Setelah berhasil menyelesaikan studi hingga kelas 6, peserta didik akan otomatis diberikan materi atau program perkembangan untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi yaitu pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), kecuali mereka bersekolah di sekolah swasta (atau sekolah dasar negeri tertentu) atau sekolah dengan kurikulum sekolah dasar tujuh tingkat atau mereka yang ingin melanjutkan sekolah ke  SMP swasta, maka mereka perlu menyelesaikan ujian masuk. Selama program sekolah dasar dan selama program sekolah menengah pertama, semua peserta didik baik di sekolah negeri atau swasta, diwajibkan mengikuti Tes Prestasi Nasional yang dikelola oleh departemen pendidikan, yang mana dilakukan oleh peserta didik di kelas 3, 6 dan 10. Untuk versi tes di kelas 3 membahas tentang kemahiran siswa dalam berbahasa Filipina dan bahasa Inggris, serta kemahirannya dibidang matematika dan sains. Kemudian untuk kelas 6 membahas tentang  kemahiran peserta didik dalam bahasa Filipina, bahasa Inggris, sains, matematika, dan penelitian sosial. Dan terakhir tes pada kelas 10 membahas tentang kemampuan peserta didik dalam berbahasa Filipina,

sumber

American Monster vs Stickman Sniper Modern Combat v1.1.2 Apk