Executive Summary

Executive Summary

Executive Summary

Executive Summary

Executive Summary

1.1 Periode Pelaporan (dulu adalah tanggal neraca, tapi disesuaikan dengan PSAK 1) adalah periode ketika posisi keuangan suatu entitas sudah ditentukan dan dilaporkan. Maka, peristiwa yang muncul selama periode tersebut sangat penting dalam menunjukkan posisi dan hasil keuangan suatu entitas. Namun, kadang peristiwa yang muncul setelah periode pelaporan mungkin memberikan informasi tambahan mengenai peristiwa yang muncul sebelum dan berakhir pada periode pelaporan. Informasi ini mungkin memiliki dampak atas posisi dan hasil keuangan dari entitas. Oleh karena itu, peristiwa setelah periode pelaporan hingga tanggal “pisah batas” (disebut juga sebagai tanggal autorisasi) dicantumkan sebagai pertanggungjelasan dalam menyiapkan laporan keuangan untuk tahun berakhir dan dalam laporan posisi keuangan (neraca).

1.2 Sebagai tambahan, peristiwa tertentu yang mungkin muncul setelah periode pelaporan mungkin tidak mempengaruhi angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan, tapi mungkin memerlukan pengungkapan dalam footnotes atas laporan keuangan. Memberikan informasi pada pengguna laporan keuangan seperti peristiwa setelah periode pelaporan melalui pengungkapan dalam footnotes, akan membantu mereka dalam membuat keputusan atas entitas, harus diperhatikan bahwa peristiwa setelah periode pelaporan ini mungkin memiliki dampak sama seperti posisi keuangan entitas pada periode pelaporan.

2. Lingkup

IAS 10 menyediakan pedoman akuntansi dan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan. Oleh karena itu, peristiwa setelah periode pelaporan dikategorikan sebagai peristiwa yang memerlukan penyesuaian dan peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian. Hal yang dituju dalam IAS 10 adalah, atas dasar apa peristiwa yang terjadi selama laporan keuangan sedang disiapkan harus tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Standar ini membedakan antara peristiwa yang menghasilkan informasi mengenai keadaan entitas pada periode pelaporan dan peristiwa yang berpengaruh pada periode keuangan berikutnya. Hal penting kedua dalam standar ini adalah titik pisah batas dibalik laporan keuangan yang harus diselesaikan.

3. Definisi Istilah

Peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, yang terjadi antara periode pelaporan dan tanggal ketika laporan keuangan diautorisasi untuk diterbitkan.

Peristiwa yang memerlukan penyesuaian setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti atas kondisi yang terjadi saat periode pelaporan.

Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan ini merupakan indikasi atas kondisi yang muncul setelah periode pelaporan.

4. Tanggal Autorisasi

4.1 Tanggal autorisasi adalah tanggal ketika laporan keuangan dapat ditentukan secara legal terautorisasi untuk dipublikasikan. Penentuan tanggal autorisasi berdampak penting terhadap konsep peristiwa setelah periode pelaporan. Tanggal autorisasi diperlakukan sebagai titik pisah batas peristiwa setelah periode pelaporan, hingga kapan peristiwa setelah periode pelaporan harus diperiksa untuk memastikan apakah peristiwa tertentu memenuhi syarat untuk perlakuan yang dijelaskan dalam IAS 10.

4.2 Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menentukan tanggal autorisasi dari laporan keuangan diatur berikut ini.

  • Ketika entitas diharuskan untuk mengumpulkan laporan keuangan ke pemegang sahamnya untuk persetujuan setelah laporan tersebut telah diterbitkan, tanggal autorisasinya adalah tanggal penerbitan asli dan bukan tanggal ketika laporan disetuji oleh pemegang saham; dan
  • Ketika entitas diharuskan untuk menerbitkan laporan keuangannya pada badan pengawas yang berisi orang-orang noneksekutif, tanggal autorisasinya adalah tanggal ketika manajemen mengautorisasi laporan tersebut untuk diterbitkan ke badan pengawas.

5. Peristiwa yang Memerlukan Penyesuaian dan yang Tidak Memerlukan Penyesuaian

5.1 Dua jenis persitiwa setelah periode pelaporan dibedakan dalam standar. Kedua peristiwa ini adalah, peristiwa yang memerlukan penyesuaian setelah periode pelaporan dan peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian setelah periode pelaporan. Kejadian yang memerlukan penyesuaian setelah periode pelaporan memberikan bukti dari kondisi yang benar-benar terjadi pada periode pelaporan, dan kejadian tersebut diketahui sepanjang waktu tersebut. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk menunjukkan peristiwa yang memerlukan penyesuaian setelah periode pelaporan.

5.2 Contoh umum dari peristiwa yang memerlukan penyesuaian adalah

  • Kebangkrutan pelanggan setelah periode pelaporan biasanya menghasilkan rugi piutang dagang pada periode pelaporan.
  • Penjualan sediaan pada harga yang secara substansi lebih rendah dari kos setelah periode pelaporan mengharuskan NRVnya pada periode pelaporan.
  • Penjualan aset tetap pada harga jual neto yang lebih rendah dari nilai bawaannya merupakan indikasi dari penurunan nilai yang terjadi pada periode pelaporan.
  • Penentuan pembayaran insentif atau bonus setelah periode pelaporan saat sebuah entitas memiliki obligasi konstruktif pada periode pelaporan.
  • Penurunan posisi keuangan (kerugian berulang) dan hasil operasi (penurunan modal kerja) dari entitas yang menanggung keberlanjutan entitas sebagai ‘going concern’.

6. Dividen yang Diajukan atau Diumumkan Setelah Periode Pelaporan

Dividen dari saham ekuitas yang diajukan atau diumumkan setelah periode pelaporan tidak boleh diakui sebagai liabilitas pada periode pelaporan. Pengumuman semacam ini adalah peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam footnote diharuskan, kecuali bila tidak material.

7. Pertimbangan Going Concern

Penurunan posisi keuangan entitas setelah periode pelaporan dapat memunculkan keraguan substansial atas keberlanjutan entitas atau going concern. IAS 10 mengharuskan bahwa entitas tidak boleh menyiapkan laporan keuangannya atas dasar going concern bila setelah periode pelaporan manajemen menentukan apakah akan melikuidasi entitas atau menahan penjualan, atau bila tidak ada jalan keluar realistis lain selain melakukan itu. IAS 10 menekankan bahwa pengungkapan yang dijelaskan dalam IAS 1 dalam kondisi semacam ini harus dipatuhi.

Baca Juga :