Asas prioriteit

 Asas prioriteit

Hak prioriteit adalah hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak hak yang terjadi kemudian. Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik (eigendom) sekalipun luasnya berbeda-beda, dus perlu diatur urutannya.Ius realiena meletakkan sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iura in realiena didahulukan [pasal 674, 711, 720, 756, dan 1150 KUHPer.]. misalnya atas sebuah rumah dibebani hipotik, kemudian dibebani lagi dengan hak memungut hasil. Dalam hal ini hipotik diprioritaskan karena terjadinya lebih dahulu daripada hak memungut hasil. Artinya kreditur mempunyai hak memperlakukan (melelang) benda jaminan itu tanpa memperhatikan hak-hak yang terjadi lebih kemudian, seolah-olah benda jamina itu tidak dibebani oleh hak-hak yang lainnya.
Asas prioriteit sifatnya tidak tegas, tetapi akibat dari sifat ini bahwa seorang itu hanya dapat membarikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai (asas nemoplis) yang artinya bahwa orang dapat memberikan atau memindahkan kepada orang lain suatu hak yang lebih besar (banyak) daripada hak yang ada pada dirinya. Vollmar berpendapat, bahwa orang yang memperoleh peralihan hak tidak bisa memperoleh hak lebih daripada yang dimiliki pemilik yang lebih dahulu. Berlakunya asas prioriteit didalam praktek ternyata ada yang ditrobos, sehingga urut-urutan hak kebendaan menjadi terganggu. Misalnya seseorang memberikan wewenang pada temannya untuk menempati rumahnya, tetapi malahan rumah itu dihipotekkan oleh yang menempati (dijadikan tanggungan hutang). Disini asas prioriteit ditrobos sebab yang didahulukan adalah hipotek recht-nya.
7) Asas percampuran (Verminging)

Hak kebendaan yang terbatas jadi selain hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingan sendiri memperoleh hak gadai (menerima gadai) hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPdt). Jadi orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian membeli tanah itu, maka hak memungut hasil itu lenyap, contohnya ialah hak numpang karang lenyap apabila tanah pekarangan itu dibeli oleh yang bersangkutan (pasal 718 KUHPdt). Hak memungut hasil lenyap apabila pemegang hak tersebut menjadi pemilik pekarangan itu. Misalnya karena jual beli, karena pewarisan, karena hibah (pasal 807 KUHPdt).

https://wisatalembang.co.id/hidden-fountain-apk/