Asas-Asas Hukum Benda

Asas-Asas Hukum Benda

  1. pengertian

Asas-asas hukum benda berasal dari kata asas dan hukum benda. Asas berarti pokok, dasar, prinsip. Sedangkan hukum benda yaitu hubungan hukum antara sebyek hukum dengan objek hukum (benda). Jadi yang yang dimaksud dari asas hukum benda yaitu dasar-dasar atau pokok-pokok hubungan antara sebyek hukum dengan objek hukum (benda).

Sebelum kita mulai membicarakan hak-hak kebendaan itu satu persatu secara lebih mendalam, lebih dahulu asas-asas umum dari hukum benda. Di dalam kita memperkenalkan atau menafsirkan aturan-aturan dari hukum benda itu hendaklah selalu ingat asas-asas umum itu. Dalam hukum benda (buku II KUHPdt) diatur mengenai beberapa asas yang berlaku bagi hak-hak kebendaan. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan berikut ini:

1) Asas hukum pemaksa (dewingenrecht)

Hukum pemaksa artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak . Hak-hak kebendaan tersebut tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan kata lain, bahwa kehendak para pihak itu tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Hukum benda adalah merupakan dwigendrecht (hukum memaksa), artinya bahwa berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Akan tetapi terhadap asas tersebut terdapat pengecualiannya, antara lain pada:
• Pasal 674 KUH perdata /BW mengenai pengabdian pekarangan; di sini para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri jenisnya, misalnya: hak jalan, hak pemandangan, dan lain-lain.

  • Pasal 1165 KUH perdata /BW berkaitan dengan hipotek khususnya mengenai ligkup / luas hipotek. Dalam hal ini para pihak dapat mempengaruhi sedikit isi dari hak kebendaan tersebut.

2) Asas dapat di pindah tangankan

Menurut perdata barat, tidak semua hak kebendaan dapat dipindahkan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Tetapi setelah berlakunya UUHT , semua benda dapat dipindah tangankan. Berlainan dengan pada tagihan, di sini para pihak dapat menentukan bahwa, tidak dapat dipindah tangankan. Namun berhak juga menyanggupi akan tidak memperlainkan (vervreemden) barangnya, Tetapi berlakunya dibatasi oleh `etische causaliteitsregel [pasal 1337 KUH perdata]: tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Hak milik kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lainnya, dengan segala akibta hukumnya.

3) Asas individualiteit

Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual , yang merupakan kesatuan. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan , misalnya: rumah, meubel, dan hewan. Tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlah, misalnya 10 buah kendaraan bermotor, 100 ekor burung.

https://wisatalembang.co.id/stone-guest-apk/