Antisipasi Intoleransi dan Radikalisme Pendidikan, Guru Harus Dirangkul

Antisipasi Intoleransi dan Radikalisme Pendidikan, Guru Harus Dirangkul

Antisipasi Intoleransi dan Radikalisme Pendidikan, Guru Harus Dirangkul

Antisipasi Intoleransi dan Radikalisme Pendidikan, Guru Harus Dirangkul

Antisipasi Intoleransi dan Radikalisme Pendidikan, Guru Harus Dirangkul

Pendiri Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo mengatakan, radikalisme yang didominasi

oleh perempuan harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya penyelenggara pendidikan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003 disebutkan, prinsip penyelenggara pendidikan harus menjunjung tinggi HAM, tidak diskriminatif, demokratis, serta menjunjung nilai keagamaan, kemajemukan bangsa dan budaya bangsa.

Ia berharap, hasil survei yang diluncurkan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dijadikan refleksi untuk melakukan pendekatan sebagai salah satu solusi mengantisipasi dan mengimbangi perilaku radikal dan intoleran para guru tersebut.

“Harus dirangkul para guru ini, karena kita menitipkan tanggung jawab besar pada mereka untuk mendidik anak bangsa. Maka mereka harus ada pelatihan dan pembinaan agar dituntun untuk dapat berpikir kritis dan kreatif,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/10).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI),

Heru Purnomo. Ia mengatakan, hasil survei tersebut memang tidak dapat dibantah. Namun, para guru harus diberi pendampingan. Pasalnya, meredupnya sikap toleransi para guru menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.

Guru Besar Antropologi UIN Jakarta, Jamhari Makruf, menambahkan, jika yang melatarbelakangi survei ini adalah temuan tahun lalu, maka hasil survei kali ini adalah lanjutan akan temuan radikalisme tahun lalu.

Menurut dia, sekolah adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Guru harus menjadi penengah dan pembawa damai hubungan antaragama. “Menurut saya, temuan survei tersebut harus dicermati sekolah yakni pengawas sekolah, karena ini menandakan pengawasan sekolah yang lemah,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator PPIM, Yunita Faela Nisa, menjelaskan, survei ini dibuat karena

ada kecenderungan sikap intoleran dan radikalisme agama. Oleh karena itu. sesuai dengan konsentrasi awal, koresponden survei ini adalah guru muslim di sekolah/madrasah pada tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA yang mengajar seluruh mata pelajaran.

Selain itu, PPIM memang sejak awal fokus mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan keislaman dan masyarakat. Ada pun kota yang terbanyak yang dipilih sebagai sampel adalah provinsi yang memiliki guru terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan dengan total guru sebagai sampel dalam survei sebanyak 2.237 orang yang terdiri dari 1.335 orang atau 59,79% guru perempuan dan 898 orang atau 40,21% guru laki-laki.

Ada pun skema survei ini di setiap provinsi ini dipilih secara acak (random) kabupaten dan kota dengan menggunakan probability proporsional to size. Survei memiliki margin of error 2,7% dengan tingkat kepercayaan 95%.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/